CARITAU JAKARTA - Ketua DPP Partai Golkar Dave Laksono membantah isu yang menyebut musyawarah nasional (Munas) Partai Golkar dimajukan sebelum Presiden Joko Widodo alias Jokowi lengser.

Menurutnya, Munas Partai Golkar akan tetap digelar sesuai jadwal, yaitu pada bulan Desember 2024 ini.

"Tidak ada pembahasan apapun mengenai perubahan jadwal Munas. Apalagi dimajukan sebelum tanggal 20 Oktober 2024 atau sebelum habis masa jabatan Presiden Joko Widodo,” kata Dave dikutip pada Minggu (18/3/2024).

Sebelumnya diberitakan, Ketua Dewan Pembina Partai Golkar Aburizal Bakrie juga memastikan tidak akan terjadi musyawarah luar biasa atau munaslub di Partai Golkar.

"Tadi Pak Luhut sudah bicara (tidak mungkin ada Munaslub)," kata pria yang akrab disapa Ical itu.

Ical mengungkapkan jika partai Golkar telah memiliki aturan sebagai syarat ketua umum atau ketum partai Golkar. Dirinya mengingatkan jika menjadi ketum Golkar harus terlebih dahulu menjadi pengurus minimal selama 5 tahun.

Hal ini disampaikan Ical saat ditanya awak media kemungkinan peluang sosok ketum Partai Golkar nantinya. "Kalau ketum kan ada aturannya, harus 5 tahun pengurus," ujarnya.

Pernyataan Ical ini pun seolah sehati dengan Jusuf Kalla (JK) yang lebih dahulu mengungkapkan syarat menjadi ketum partai Golkar tersebut.

Politisi senior partai Golkar ini juga memastikan jika tidak serta merta setiap orang akan bisa menjadi ketum partai. "Iya dung, namanya juga organisasi," ucapnya kemudian

Meski menegaskan jika ketum Golkar harus memenuhi syarat, namun Ical tidak menutup kemungkinan seseorang bisa dicalonkan menjadi ketum.

Kemungkinan yang dimaksud ialah perubahan aturan di munas atau disetujui oleh seluruh perwakilan yang hadir pada forum tersebut. "Mungkin saja, jika mau jika semua daerah mau," tegas Ical. (DID)