CARITAU JAKARTA – Calon wakil presiden nomor urut 02 Gibran Rakabuming Raka menanggapi jawaban cawapres lain soal strategi menanggulangi pertambangan ilegal dan pembalakan liar. Menurut dia, solusi untuk  mengatasi masalah tersebut sederhana, yaitu mencabut izin usaha, termasuk Izin Usaha Pertambangan (IUP) pelaku perbuatan ilegal itu.

"Gus Muhaimin dan Pak Mahfud, dari pasangan Prabowo-Gibran simpel saja solusinya, IUP-nya dicabut, simpel. Karena sesuai Undang-Undang Dasar Negara RI Tahun 1945 Pasal 33 ayat 3 dan 4, dan Pancasila sila 4 dan 5, kita ingin sumber daya alam ini dimanfaatkan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat, kita harus menjalankan Permen (Peraturan Menteri) Investasi No.1 Tahun 2022. Intinya, kita ingin perusahaan-perusahaan besar gandeng UMKM lokal, jadi mereka tidak besar sendiri tetapi ikut membesarkan warga lokal, pengusaha lokal, dan UMKM-UMKM setempat," kata Gibran pada debat cawapres kedua di JCC Jakarta, Minggu (21/1/2024).

Baca Juga: Sambut Tahapan Pilkada Serentak, Bawaslu RI Minta Jajarannya Lakukan Evaluasi Berjenjang

Gibran saat itu merespon jawaban Mahfud yang menjawab strategi dia dan Ganjar Pranowo untuk mengatasi tambang ilegal, salah satunya keterbukaan informasi agraria. Cawapres Nomor Urut 3 itu menambahkan kebijakan satu peta masih menjadi salah satu cara untuk memetakan lahan-lahan tambang sehingga jika ada aksi tambang ilegal pun dapat langsung ditindak.

Tidak hanya itu, strategi keterbukaan informasi, menurut Mahfud juga dapat mengatasi persoalan lainnya, yaitu laju deforestasi (penggundulan) hutan dalam 10 tahun terakhir, yang jumlahnya mencapai 12,5 juta hektare.

Terkait jawaban Gibran, Mahfud menyebut pencabutan IUP tidak semudah diucapkan, karena pada praktiknya ada hambatan-hambatan eksternal.

"Mencabut IUP banyak mafianya, saya sudah mengirim tim ke lapangan, ditolak putusan MA, itu begitu KPK seminggu lalu mengatakan untuk pertambangan banyak yang ilegal itu dibeking aparat," kata Mahfud ke Gibran.

Debat keempat mengangkat tema-tema antara lain energi, sumber daya alam (SDA), pangan, pajak karbon, lingkungan hidup, agraria, desa, dan masyarakat adat. Debat itu kelanjutan dari debat pertama pada 12 Desember 2023, debat kedua pada 22 Desember 2023, dan debat ketiga pada 7 Januari 2024. (DIM)

Baca Juga: Prabowo Hadiri Konsolidasi Relawan di Pontianak