CARITAU JAKARTA – Calon wakil presiden nomor urut 01 Muhaimin Iskandar membahas soal reformasi agraria hingga perlindungan gagal tanam pada debat cawapres kedua yang digelar KPU di JCC, Jakarta, Minggu (21/1/2024). Menurut dia kedua hal tersebut merupakan langkah utama guna menghadapi dampak krisis iklim yang berkaitan dengan produk dan kualitas gizi pangan.

Awalnya moderator menanyakan hal tersebut kepada Muhaimin. Setelah diberikan izin untuk menjawab, dia dengan lugas langsung memberikan paparan.

Baca Juga: Eks Danjen Kopassus Sebut KPU Operator Kecurangan Pemilu 2024

Menurut dia, tanpa krisis iklim pun pertanian Indonesia tidak memiliki air dan irigasi yang memadai. Bahkan, lebih fatal lagi, dalam pengadaan pangan nasional, tidak melibatkan petani dan hanya melibatkan korporasi.

"Mulai dari pengadaan lahan yang memadai, dalam arti lahan-lahan yang ada melalui reformasi agraria. Reforma agraria menjadi prinsipnya," kata Muhaimin.

Kedua, lanjut Muhaimin, petani harus diberi pupuk yang cukup dengan harga yang terjangkau. Potensi pupuk organik juga menjadi salah satu bagian penting agar produksi pertanian makin berkualitas.

"Di sisi lain, kami ingin program perlindungan gagal tanam gara-gara iklim juga kita berikan supaya petani kita aman, merasa aman, dan yakin dengan produksinya," ujar dia.

Muhaimin mengatakan bahwa pengembangan irigasi dan subsidi pupuk pun perlu terus dilakukan untuk mengoptimalkan produksi petani.

"Kualitas pangan kita bergantung pada kemampuan kita memfasilitasi agar petani kita lebih produktif lagi. Dengan cara ini, desa-desa kita libatkan untuk menjadi bagian dari satu kesatuan pengadaan pangan yang berkualitas, sekaligus kita hentikan untuk ketergantungan pada pangan di luar produksi kita sendiri," kata dia.

Diketahui, setelah debat pertama pada 12 Desember 2023, debat kedua pada 22 Desember 2023, dan debat ketiga pada 7 Januari 2024; KPU menggelar debat keempat yang mempertemukan ketiga calon wakil presiden (cawapres) di JCC, Jakarta, Minggu (21/4).

Tema debat keempat meliputi energi, sumber daya alam (SDA), pangan, pajak karbon, lingkungan hidup, agraria, dan masyarakat adat. (DIM)

Baca Juga: Prabowo-Gibran Unggul Telak di Sulsel, Ganjar-Mahfud Paling Rendah