CARITAU JAKARTA - Partai Gerindra angkat bicara terkait kabar reshuffle kabinet yang semakin menguat dalam beberapa waktu terakhir. Pergantian dan pengangkatan jajaran menteri di kabinet Indonesia Maju merupakan hak prerogatif presiden Joko Widodo (Jokowi).

Demikian disampaikan Sekjen Gerindra Ahmad Muzani. Dirinya mengaku belum mendengar adanya rencana reshflle kabinet.

Baca Juga: Sindiran Keras Politisi PDIP Soal Keberpihakan Presiden di Pilpres: Bukan Hanya Memihak Tapi Jadi Tim Pemenangan

"Saya belum dengar dan belum terima informasi tentang hal itu (akan ada reshuffle). Tapi reshuffle itu itu kan menjadi hak prerogatif presiden," kata Muzani kepada wartawan di Jakarta, Selasa (3/10/2023).

Muzani kembali menekankan pihaknya tidak mempermasalahkan jika Jokowi berniat berombak dan menunjuk orang kepercayaannya.

"Sekali lagi itu kewenangan sepenuhnya Presiden untuk mengangkat siapa pembantunya dari partai apa dan seterusnya," ujarnya.

Isu reshuflle mencuat pasca pertemuan antara Ketua Majelis Tinggi Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) bertemu Presiden Jokowi di Istana Bogor, Senin (2/10/2023) sore.

Deputi Bappilu Demokrat Kamhar Lakumani membenarkan adanya pertemuan tersebut. Dikatakannya bahwa Pertemuan SBY dan Jokowi ini hanya bagian dari silaturahmi.

Demokrat berharap Pertemuan tersebut akan memberi dampak positif membuat dinamika politik menjadi lebih teduh dan sejuk.

"Benar sore (kemerin) ini ada silaturahmi kebangsaan antara Pak SBY dan Pak Jokowi. Pertemuan dua presiden, Presiden RI ke-6 Pak SBY dan Presiden Jokowi tentu yang dibicarakan terkait politik kebangsaan dan politik kenegaraan," ujarnya.

Senada, disampaikan Ketua Bappilu Partai Demokrat Andi Arief terkait pertemuan tersebut. Namun dia enggan menanggapi soal pertemuan SBY dan Jokowi itu terkait penawaran kursi menteri di kabinet atau hal lain. Andi Arief hanya meminta publik menunggu. "Sabar ya," katanya. (DID)

Baca Juga: Megawati Tak Kunjung Pecat Gibran, Pengamat: PDIP Masih Butuh Efek Elektoral Jokowi