CARITAU JAKARTA - Pengamat Politik Jhon Sitorus menyoroti pernyataan Ketua DPP Partai Nasdem, Effendi Choirie atau Gus Choi yang menyebut Presiden Joko Widodo (Jokowi) bukan raja, sehingga wacana reshuffle harus izin dulu kepada Ketua Umum Partai NasDem, Surya Paloh.

Dalam akun twitter pribadinya @Miduk17, Jhon Sitorus mengatakan, pernyataan Gus Choi semakin menunjukan bahwa NasDem musuh dalam selimut. Karena menurutnya tak ada UU yang menyebut, reshuffle harus melalui izin pimpinan partai politik (Parpol).

Baca Juga: Masyarakat Ramai Ikuti ‘Open House’ Istana Tunjukkan Kecintaan pada Jokowi

"Terimakasih sebesar2nya kepada NASDEM. Kalian semakin menunjukkan bahwa kalian memang MUSUH DALAM SELIMUT. Tidak pernah ada dalam UUD bahwa Reshuffle kabinet harus melapor ke pimpinan PARPOL," tulis Jhon Sitorus.

"Haluan kita ada UUD 1945, bukan om BREWOK sang penunggang BAPAK politik IDENTITAS," lanjut dia.
 

Sebelumnya Ketua DPP Partai Nasdem, Effendi Choirie atau Gus Choi meminta Jokowi menghormati hak partainya yang telah membantu pemenangan di Pilpres 2014 maupun 2019. 

Partai NasDem mengingatkan Presiden Jokowi harus izin terlebih dahulu ke Surya Paloh sebelum melakukan reshuffle kabinet.
 

Dirinya pun meminta Jokowi menghormati hak partainya yang telah membantu pemenangan di Pilpres 2014 maupun 2019.
 

"Karena NasDem itu pendukung setia sejak 2014, reshuffle sekarang itu apakah sudah memahami menghormati hak NasDem sebagai pengusung pendukung diajak misalnya Pak Surya diajak konsultasi, Pak Surya misalnya ditanya, Pak Surya misalnya diberitahu, apakah sudah, itu yang saya tidak tahu," kata Gus Choi saat ditemui di Kopi Politik, Jakarta Selatan, Sabtu (7/1/2023).

Gus Choi mengingatkan bahwa Jokowi bukanlah raja. Karena itu, partai pengusung yang telah membantu memenangkan Jokowi punya hak untuk diajak bicara soal reshuffle.

"Intinya adalah presiden bukan raja, presiden punya hak memang iya punya hak, tetapi pengusung juga punya hak, hak untuk diajak bicara, hak untuk diajak berembuk bermusyarawah," ungkapnya.

Namun begitu, Gus Choi menyatakan NasDem tak masalah jika nantinya isu reshuffle tersebut benar. Dia bilang, sudah menjadi resiko partai besutan Surya Paloh itu harus didepak karena mendukung Anies Baswedan.

"Bagi NasDem nggak ada masalah, kabar itu kabar bukan kabar angin atau memanf kabar beneran nah tapi kita sudah siap semua. Kita diajak siap setiap mengambil keputusan, itu kita sudah memikirkan risikonya, keuntungannya, itu sudah dihitung plus minusnya jadi gak ada masalah, cuma itu tadi saya ingin menegaskan presiden punya hak pengusung juga punya hak," pungkasnya.

Diketahui, Jokowi kembali tidak membantah adanya isu reshuffle kabinet Indonesia Maju. Kali ini ia menyebut reshuffle akan dilakukan besok, tanpa menyebutkan tanggal pastinya.

"Besok. Ya besok, bisa Jumat bisa Senin bisa Selasa bisa Rabu," kata Jokowi saat mengunjungi Blok Rokan di Dumai, Riau, Kamis, (5/1/2023).

Sementara itu desakan reshuffle mengalir kuat dari sejumlah politikus PDIP terhadap menteri dari Partai NasDem.

Ketua Dewan Pimpinan Pusat PDIP Djarot Saiful Hidayat mengusulkan supaya pemerintah mengevaluasi Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo dan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Siti Nurbaya Bakar.

Menurutnya evaluasi dua menteri ini tidak hanya didasarkan pada kinerjanya. Namun, asal partai menteri tersebut, yakni NasDem, juga mempengaruhi usulan reshuffle.

Usai mengusung Anies Baswedan sebagai calon presiden 2024, desakan terhadap partai NasDem untuk keluar dari koalisi pendukung Jokowi menguat, satu di antaranya berasal PDIP. (DID)

Baca Juga: PDIP Rangkul Relawan Menangkan Ganjar Pranowo di Pilpres 2024