CARITAU JAKARTA - Sekretaris Jenderal (Sekjen) Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) Hasto Kristiyanto membantah tudingan kecurangan yang dilakulan PDIP seperti yang diungkap dalam film dokumenter Dirty Vote.

Diketahui, Dirty Vote mengungkapkan dugaan kecurangan yang dilakukan kubu Ganjar-Mahfud dengan bukti Pakta Integritas Pj Bupati Sorong untuk menenangkan pasangan calon (Paslon) nomor urut 3 itu.

Hasto menegaskan jika PDIP ingin menang secara gampang, tinggal memperpanjang saja masa jabatan Presiden Joko Widodo (Jokowi). Namun Hasto menyebut langkah itu tidak dipilih, karena melanggar konstitusi.

“Kalau mau menang gampang bagi kami enak, kami perpanjang aja Pak Jokowi. Tapi kan kami memilih jalan konstitusi, jalan demokrasi, bukan jalan apa yang didapat PDI Perjuangan,” kata Hasto dikutip Senin (12/2/2024).

Film dokumenter eksplanatori bertajuk Dirty Vote menyinggung soal dugaan kecurangan soal Pakta Integritas antara Pj Bupati Sorong Yan Piet Mosso dengan Kepala BIN Daerah Papua Barat untuk memenangkan Ganjar Pranowo dalam Pilpres 2024.

Tersangka dugaan tindak pidana korupsi Pj Bupati Sorong Yan Piet Mosso ditengarai membuat nota kesepahaman dengan Brigjen TNI TSP Silaban untuk mencari dukungan dan memberikan kontribusi suara pada pemilihan presiden 2024 minimal sebesar 60 persen +1 untuk kemenangan Ganjar Pranowo di Kabupaten Sorong.

Film Dirty Vote merupakan film dokumenter yang mengungkap kecurangan menjelang Pemilu 2024. Presiden Jokowi diduga mengerahkan lembaga negara untuk membantu pemenangan Prabowo-Gibran.

Berbagai kecurangan yang terjadi secara terstruktur, sistematis, dan masif itu terungkap dalam film yang tayang Monggu 11 Februari 2024 pada pukul 11.00 WIB.

Dalam film ini, tiga ahli hukum membeberkan bagaimana kecurangan bisa terjadi untuk melanggengkan dinasti Jokowi. Tiga ahli hukum yang bekerja secara independen itu adalah Bivitri Susanti, Zainal Arifin Mochtar, dan Feri Amsari.

Mereka selama ini aktif terlibat dalam gerakan antikorupsi. Adapun sutradara film ini adalah Dandhy Laksono.

"Saya mau terlibat dalam film ini karena banyak orang yang akan makin paham bahwa memang telah terjadi kecurangan yang luar biasa sehingga pemilu ini tidak bisa dianggap baik-baik saja," kata Bivitri dalam video teaser.

Zainal Arifin Mochtar mengatakan film ini bisa dijadikan pemirsa untuk menjadi penghukuman atas fenomena Pemilu. Zainal menyebut film yang disutradarai Dandhy Laksono yang juga pernah mengampu film Sexy Killers ini menjadi sebuah monumen peran masyarakat melahirkan sosok seperti Presiden Jokowi.

"Film ini adalah monumen, tagihan. Monumen yang akan kita ingat bahwa kita punya peranan besar melahirkan orang yang bernama Jokowi," kata Zainal.

Sementara itu, Feri Amsari menyebut film Dirty Vote ini dinilai akan mampu mendidik pemilih dalam situasi Pemilu yang kerap dimanfaatkan politikus untuk memenangkan kepentingan mereka.

“Film ini dianggap akan mampu mendidik publik betapa curangnya pemilu kita dan bagaimana politisi mempermainkan publik pemilih hanya untuk memenangkan kepentingan mereka,” kata Feri. 

Kemudian, dalam film ini juga akan membongkar upaya penggunaan kekuasaan yang kuat dengan infrastruktur yang mumpuni, tanpa malu-malu dipertontonkan secara telanjang di hadapan rakyat demi mempertahankan status quo. (DID)