CARITAU JAKARTA – Ketua Badan Kerja Sama Antar Parlemen (BKSAP) Fadli Zon menyebut pemerintah dan masyarakat Indonesia selalu mendukung perjuangan dan kemerdekaan Palestina. Diketahui, konflik Israel - Palestina kembali mencuat imbas penyerangan yang dilakukan kedua belah pihak akhir-akhir ini.

"Saya kira masyarakat Indonesia, pemerintah dan parlemen selalu mendukung kemerdekaan dan kedaulatan Palestina. Ini momentum pembicaraan yang tepat yang bisa dilakukan Indonesia kepada dunia terkait kemerdekaan Palestina," kata Fadli usai bertemu dengan Dubes Palestina Zuhair Al-Shun di Gedung Nusantara III Lantai 2 DPR RI, Selasa (10/10/2023).

Baca Juga: Kanselir Jerman Serukan Gencatan Senjata di Jalur Gaza Selama Ramadan

Politikus Partai Gerindra itu menyebut Indonesia memiliki kekuatan untuk membuka negosiasi antara Palestina dan Israel. Pasalnya, Indonesia merupakan negara muslim terbesar di dunia.

Dia juga meminta Indonesia bisa berperan menyuarakan kepada dunia untuk mengembalikan wilayah Palestina yang dulunya direbut paksa Israel.

"Mari kita upayakan untuk mengembalikan wilayah Palestina dengan garis pada tahun 1967," terangnya.

Selain itu, Fadli juga mengkritik standar ganda yang dilakukan negara-negara barat. Menurutnya, ada kesamaan antara konflik Rusia - Ukraina dengan Israel - Palestina, namun disikapi secara berbeda oleh negara yang identik terletak di Eropa dan Amerika Utara itu.

"Negara Eropa dan barat ini jelas kelihatan double standar atau berstandar ganda. Karena di dalam konflik Ukraina-Rusia kita lihat, ketika pihak Ukraina mempertahankan wilayahnya mereka sebut sebagai freedom fighters, sebagai pejuang," tegas dia.

Terakhir, Fadli berharap konflik yang memakan ratusan korban jiwa itu dapat reda. Dia juga meminta PBB untuk bersikap atas perilaku Israel selama ini yang kerap melanggar hak-hak kemanusiaan.

"Kita ingin konflik ini bisa diselesaikan dengan damai. Berdasarkan aturan yang ada, kita sering melihat Israel melanggar peraturan-peraturan PBB.

"Kita harus menghapuskan penjajahan dunia karena tidak sesuai dengan pri kemanusiaan dan pri keadilan. Dan itu adalah amanat bangsa kita," tutup dia. (RMA)

Baca Juga: Spanyol Baru Akui Negara Palestina Tahun 2027, PM Sanchez: Ini Tindakan yang Adil