CARITAU JAKARTA - Anggota Komisi IX DPR RI Rahmad Handoyo mengapresiasi upaya Presiden Joko Widodo (Jokowi) dalam menerikan perhatian serius terhadap kasus gagal ginjal akut di tanah air.

Sementara ini kasus gagal ginjal akut pada anak diduga akibat obat sirop. Dalam menangani gagal ginjal akut, Presiden Jokowi meminta Kementerian Kesehatan, BPOM, dan IDAI agar berkolaborasi.

"Artinya Pemerintah sudah sangat responsif terhadap situasi dan kondisi seperti ini," kata anggota Komisi IX DPR Rahmad Handoyo di Jakarta, Selasa (25/10/2022).

Baca Juga: Presiden Jokowi Ajak Anak Cucu Kunjungi Candi Borobudur

"Apakah ini ada pelanggaran administrasi, prosedur, dan hukum? Kita serahkan ke kepolisian. Pemerintah juga sudah meminta Kapolri untuk mendalami dan menyelidiki. Polri menjawab itu dengan membentuk tim khusus, jadi biarlah Polri yang akan membuka terang benderang," ujarnya.

Rahmad mengatakan bahwa DPRI mendukung penuh setiap langkah Pemerintah untuk mencegah lebih banyak korban. Namun, Rahmad menilai masyarakat ingin ada pihak yang bertanggung jawab terhadap masalah ini.

Sebelumnya, Presiden Jokowi memimpin rapat terbatas yang membahas perkembangan penyakit gagal ginjal akut pada anak di Istana Kepresidenan Bogor, Senin (24/10/2022).

Rapat terbatas dihadiri Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin, Menteri Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Muhadjir Effendy, dan Kepala BPOM Penny Lukito. Presiden Jokowi bahas soal obat-obatan sirop yang terindikasi menjadi penyebab gangguan ginjal akut pada anak.

Setidaknya, Presiden menyampaikan empat arahan terkait dengan kasus gagal ginjal pada anak. Pertama, Jokowi meminta keselamatan masyarakat jadi prioritas.

"Jangan menganggap ini masalah kecil," kata Presiden Jokowi.

Kedua, Presiden meminta penghentian peredaran obat yang terbukti mengandung bahan penyebab gangguan ginjal akut pada anak. Ketiga, Kemenkes harus melakukan penelitian secara menyeluruh. Keempat, memerintahkan Kemenkes menyiapkan fasilitas kesehatan. (DID)

Baca Juga: Rombongan PAN Temui Jokowi, Zulhas Bantah Bahas Kabinet