CARITAU JAKARTA - Guru Besar Unversitas Indonesia (UI) Prof Harkristuti Harkrisnowo angkat bicara mengenai kondisi konstelasi dan dinamika politik di awal dan penghujung akhir dua periode pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi).

Harkristuti menyebut, periode pemerintahan presiden Jokowi saat ini telah mencerminkan rezim otoritarian. 

Sebab saat ini, kata dia, banyak kebijakan yang telah dikeluarkan Presiden Jokowi yang cenderung memaksakan kehendak merampas esensi nilai demokrasi dengan ditandai massifnya sikap perilaku korupsi dan nepotisme.

Disisi lain, Harkristuti menuturkan sebagai kampus perjuangan yang tercatat dalam sejarah pergerakan mahasiswa Indonesia, pihaknya merasa prihatin atas kinerja dan langkah dari Presiden Jokowi yang telah menabrak aturan konstitusi.

"Kampus kami adalah kampus perjuangan, yang telah melahirkan para petarung yang berdiri paling depan dalam rangka menghadapi berbagai peristiwa berat bangsa ini," kata Harkristuti dalam konferensi pers bersama dengan sekitar 30 guru besar UI, di gedung Rotunda Rektorat UI, Depok, Jawa Barat, Jumat (2/2/2024).

"Para pendahulu kami, bahkan telah menumpahkan darahnya: Arif Rahman (1965), Yun Hap (1998), dan tak terbilang yang dipenjara tanpa pengadilan tahun 1974 dan 1978 karena menolak penguasa otoritarian," sambungnya.

Ia menilai, para pejabat yang berkuasa saat ini sudah tidak lagi patuh terhadap perintah konstitusi. Hal itu dapat terlihat dalam segi pembangunan yang tak lagi mengutamakan riset naskah akademik.

Menurut Harkristuti dampak dari sikap elit yang menabrak aturan konstitusi jika didiamkan maka akan berimbas terhadap hancurnya tatanan demokrasi yang telah diperjuangkan oleh pahlawan dan pendahulu bangsa.

"Keserakahan pembangunan tanpa naskah akademik berbasis data, tanpa kewarasan akal budi dan kendali nafsu keserakahan akan menyebabkan semakin punahnya sumber daya alam seperti hutan, air, kekayaan di bawah tanah dan laut serta juga ikut memusnahkan keanekaragaman hayati, dan hampir semua kekayaan bangsa kita," ungkapnya.

Dirinya menuturkan, atas dasar itu, pihaknya meminta para civika akademis seluruh nusantara agar segera menabuh genderang kritik keras terhadap pemerintahan yang berkuasa.

Hal itu harus dilakukan, tambah Harkristuti dalam rangka untuk menyelematkan tandas sistem demokrasi bangsa dan menjaga seluruh Sumber Daya Alam (SDA) dari tindakan keserakahan para elit di Indonesia.

"Kami kembali terpanggil untuk segera menabuh genderang dan membangkitkan asa memulihkan demokrasi negeri yang terkoyak," tegas Harkristuti. 

"Negeri kami nampak kehilangan kemudi akibat kecurangan dalam perebutan kuasa yang nihil etika, dan menggerus keluhuran budaya serta kesejatian bangsa," pungkas Harkristuti. (GIB/DID)