CARITAU JAKARTA – Sekretaris Jenderal (Sekjen) DPR RI, Indra Iskandar akhirnya memberikan keterangan kepada media ikhwal anggaran sebesar Rp48 miliar untuk gorden di rumah dinas DPR yang bersumber dari APBN Tahun 2022. 

Menurut Indra, pengadaan tersebut dilakukan karena kondisi gorden di rumah dinas DPR Kalibata sudah memprihatinkan lantaran sejak tahun 2009 atau 13 tahun lamanya tidak diganti.

Baca Juga: Meski Dianggap Gagal, Food Estate Masih Dianggarkan Rp108,8 Triliun pada 2024

"13 tahun lalu sampai sekarang enggak pernah ada, enggak pernah diganti. Sehingga, kemarin di 2022 setelah anggarannya tersedia, kami memasukkan komponen vitrase untuk penggantian gorden-gorden rumah anggota yang umurnya sudah lebih dari 13 tahun,” kata Indra di media center DPR RI, Senin (28/3/22).

Menurut Indra, saat ini banyak rumah dinas DPR yang ditempati anggota dewan kondisi gordennya sudah rusak. Bahkan menurutnya sejumlah anggota dewan justru menggunakan uang pribadinya untuk mengganti gorden-gorden yang sudah rusak tersebut.

"Saya nggak tega menyampaikan itu seperti sudah 13 tahun, seperti kain pel. Jadi sebagian gorden sana sudah hilang dan nggak bisa dilacak karena kondisinya sudah sangat parah, ada yang robek," ujarnya.

Sehingga, kata dia, sejak tahun 2020 sudah banyak permintaan dari anggota DPR kepada Kesetjenan untuk pergantian gorden dan vitrase di rumah jabatan, yang memang kondisinya sudah sangat tidak layak.

"Rp 48 miliar itu adalah gorden bukan untuk 1, 2 rumah tapi 505 rumah dengan tadi 11 item di setiap rumah," pungkasnya.

Berdasarkan data yang terpampang dalam situs lpse.dpr.go.id, rencana pengadaan itu tertulis dengan kode RUP 30509211 dengan nama paket 'Penggantian Gordyn dan Blind DPR RI Kalibata'.

"Nilai pagu paket Rp.48.745.624.000,00. Nilai HPS Paket Rp. 45.767.446.332,84," bunyi isi dalam situs tersebut yang dikutip, Sabtu (26/3/2022).

Gorden Seperti Apa yang Dibeli DPR?

Pengadaan gorden di rumah dinas DPR Kalibata mendapat kritikan dari berbagai pihak, termasuk Forum Masyarakat Peduli Parlemen Indonesia (Formappi). Peneliti Formappi, Lucius Karus menilai, anggaran Rp 48,7 miliar yang disiapkan DPR untuk mengganti gorden di rumah jabatan anggota dewan sangat fantastis.

Lucius pun mengaku bingung membayangkan jenis gorden seperti apa yang akan dibeli karena setiap rumah jabatan disebut akan mendapat set gorden senilai Rp 90 juta jika dihitung dengan pajak.

"Anggaran pengadaan gorden untuk rumah dinas anggota DPR senilai Rp 48,7 miliar tentu sangat fantastis. Jatah per rumah anggota disebutkan masing-masing Rp 90 juta. Wow gorden macam apa yang akan dibeli?. Gorden senilai Rp 90 juta per rumah itu sulit dijelaskan urgensinya," kata Lucius kepada media, Senin (28/3/2022).

Menurut Lucius, agar tidak menimbulkan kecurigaan, dan demi memperoleh kepercayaan publik, seharusnya Sekretariat Jenderal DPR memberi penjelasan mengenai spesifikasi dan luas goden yang dibelanjakan.

Selain itu, pemenang tender gorden di rumah dinas DPR ini juga harus diumumkan kepada public karena menurut Lucius, pengadaan gorden ini mudah diutak-atik harganya demi mencari keuntungan dari proses pengadaan.

"Jangan kasih ke publik informasi yang serba umum, karena hanya akan menguatkan dugaan permainan dibalik proyek yang dikerjakan," ujar dia.

Lucius menambahkan, saat ini mudah bagi publik untuk memeriksa harga barang, terlebih jika barangnya diproduksi di dalam negeri.

PAN Menolak Pengadaan Gorden

Penolakan juga datang dari internal DPR yaitu Partai Amanat Nasional. Sekjen PAN Eddy Soeparno angkat bicara mengenai anggaran puluhan milar dari DPR RI untuk mengganti gorden hingga aspal di kompleks parlemen. Eddy mengatakan anggaran gorden sebesar Rp 48,7 milar lebih baik digunakan untuk membantu UMKM dan industri lokal yang saat ini sedang bangkit.

"Kalau untuk horden rumah jabatan di Kalibata rasanya belum perlu untuk diganti. Saya kira anggota DPR bisa memahami jika anggaran horden di rumah jabatan Kalibata dialihkan untuk membantu pemulihan ekonomi rakyat," kata Eddy dalam keterangan tertulisnya, Selasa (29/3/2022).

Selain anggaran gorden, Wakil Ketua Komisi VII DPR RI ini juga menilai urgensi perbaikan aspal area gedung DPR perlu dievaluasi mengingat besarnya biaya yang mencapai Rp 11 miliar. Eddy mengusulkan hal itu ditunda.

"Rasanya di saat-saat pemulihan dari pandemi menuju endemi ini saya dan teman-teman lainnya di DPR juga sepakat agar kita menunda pengeluaran untuk hal-hal yang belum esensial," ujarnya. (GIBS)

Baca Juga: Lima Tersangka Dibawa ke Rumah Dinas Sambo, Rekonstruksi Rumah Pribadi Tuntas 51 Adegan