CARITAU JAKARTA – Demo menolak wacana kenaikan harga BBM yang dilakukan Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) Nusantara, Kamis (1/9/2022) sempat terjadi kericuhan. 

Puluhan massa aksi menginjak-injak, memukul dan merusak pagar pengaman kawat berduri yang sebelumnya telah dipasang oleh aparat kepolisian sebagai barikade pengamanan.

Baca Juga: Kuota BBM Subsidi di Sulawesi Selatan Bertambah

Berdasarkan pantauan caritau.com, dari aksi anarkis tersebut menyebabkan pagar kawat berduri yang awalnya berdiri kokoh itu perlahan mulai rusak lantaran dipukul dan diinjak-injak secara bertubi-tubi oleh mahasiswa. 

Sementara itu, akibat aksi anarkis tersebut, puluhan aparat kepolisian mulai melakukan penjagaan ketat di belakang pagar kawat berduri. 

Selain itu, nampak persis di belakang barikade depan, sejumlah polisi berpakaian lengkap juga turut memasang pagar pembatas massa (barier) besar berbahan plastik keras dengan tinggi sekitar dua meter untuk digunakan dalam mengantisipasi massa aksi yang hendak menerobos barisan. 

Tindakan anarkis itu diketahui akibat perintah dan arahan langsung dari salah seorang orator yang mengomandoi massa aksi di atas mobil pengeras suara (mobil komando). 

"Kalau saya bilang maju, terus maju, jangan mundur," teriak suara dari atas mobil komando.

Tak berangsur lama, puluhan massa aksi mulai maju mendekati aparat kepolisian yang berjaga di depan pagar kawat berduri dan menerobos masuk untuk merusak kembali pagar tersebut. 

Kemudian, puluhan aparat kepolisian dengan sigap berbaris melakukan penghadangan (barikade) untuk mengantisipasi tindakan mahasiswa yang mencoba menerobos barisan. 

Kendati demikian, tindakan anarkis itu tak berangsur lama, Koordinator aksi juga tak lupa untuk mengingatkan massa aksi untuk tidak menciptakan kerusuhan.

"Ingat, musuh kita bukan polisi," kata dia. 

Sementara itu, Koordinator Pusat BEM Nusantara A Faruuq mengatakan, dalam aksi yang digelar hari ini pihaknya membawa delapan tuntutan. 

Adapun beberapa di antaranya menolak rencana pemerintah menaikkan harga BBM subsidi karena akan berefek domino terhadap ekonomi masyarakat terutama kelas menengah ke bawah. 

Selain itu, Faaruq menambahkan, pihaknya menuntut pemerintah di bawah komando Presiden RI Joko Widodo untuk mengumumkan bahwa BBM subsidi tidak terjadi kenaikan.

"Kemudian menuntut pemerintah dan DPR RI untuk membahas kembali pasal-pasal bermasalah yang dinilai tidak pro terhadap demokrasi dan kepentingan rakyat dalam RKUHP," tandas Faaruq. (GIB)

Baca Juga: Resmi! Harga BBM Non Subsidi Naik Hari Ini, Berikut Daftar Lengkapnya