CARITAU JAKARTA - Dosen Sosiologi dan Ilmu Politik Universitas Negeri Jakarta (UNJ) Ubedilah Badrun, terjun langsung bersama dengan dosen lain, serta Guru Besar UNJ dalam aksi unjuk rasa yang digelar ratusan mahasiswa di depan halte busway, Rawamangun, Jakarta Timur, Rabu (28/2/2024).

Diketahui aksi demonstrasi itu digelar untuk mengkritik pemerintahan Presiden Joko Widodo alias Jokowi yang dianggap gagal mensejahterakan rakyat.

Adapun ratusan massa yang berunjukrasa terdiri dari dosen, guru besar UNJ dan juga mahasiswa dari sejumlah kampus se-jabodetabek yang menyatakan diri tergabung dalam Gerakan Mahasiswa Bersama Rakyat (Gemarak).

Ubedilah mengungkapkan bahwa aksi demonstrasi kali ini adalah aksi bersama antara para dosen, mahasiswa dan guru besar.

"Jadi ini bukan hanya sekadar aksi akademisi UNJ tapi juga seluruh mahasiswa, dosen dan guru besar, banyak juga yang hadir. Kemudian juga mahasiswa sejabodetabek," kata Ubedilah.

Dalam kesempatanya, Ubed juga menyebut bahwa aksi demonstrasi ini dalam rangka untuk mendesak Jokowi bertanggungjawab dalam fenomena kenaikan harga bahan pokok pasca pemilu.

Ia menilai, Presiden Jokowi harus bertanggung jawab terkait munculnya sejumlah masalah yang telah mensengsarakan rakyat dan mengacaukan keberlangsungan sistem demokrasi di Indonesia. 

Dirinya menuturkan, kekacauan yang timbul itu tidak terlepas dari sikap Jokowi dalam memimpin negara, yang ditenggarai telah beberapa kali menabrak aturan konstitusi dan merebut hak-hak kebebasan berpendapat masyarakat. 

"Aksi Ini aksi mahasiswa dan hasil diskusi. Perdebatan intelektual antar kampus-kampus, jadi ini itu membahas siapa common enemy kita, siapa yang telah membuat kekacauan ini. Ternyata ketemu, oh ini common enemynya adalah Joko Widodo," ujarnya.

Adapun selain menuntut Presiden Jokowi bertanggungjawab ikhwal kenaikan harga beras, Ubed juga menyoroti sejumlah permasalahan lain yakni mengenai sulitnya untuk mencari kerja, kasus PHK yang tak berpihak terhadap buruh dan biaya kesehatan yang mahal. 

Disisi lain, Ubedilah menambahkan, permasalahan lain yang timbul dalam pemerintahan Presiden Joko Widodo yakni terkait kasus korupsi yang semakin merajalela dan dinasti politik dalam rangka mempertahankan kekuasaan.

"Banyak peristiwa berdatangan cukup luas, salah satunya dengan naiknya harga beras dalam dua bulan naik sampai 10 persen. Ini kan serius," terang Ubed.

"Kemudian ketika pekerjaan orang tuanya susah, banyak juga yg di PHK, pendidikan mahal. Kesehatan juga mahal, dan disaat yang sama korupsi merajalela, pelanggaran HAM, kebebasan sipil dicekam," tandas Ubed. (GIB/DID)