CARITAU JAKARTA - Bakal calon presiden (Capres) dari PDIP, Ganjar Pranowo menyoroti hasil putusan Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi (MKMK) yang menyatakan Anwar Usman melanggar etik berat, terkait putusan MK beberapa saat lalu soal batas usia minimum capres-cawapres.

Berkat putusan MK sebelumnya, Gibran Rakabuming Raka bisa maju jadi cawapres mendampingi Prabowo Subianto. Putusan MK tersebut menuai kontroversi, hingga MKMK memutuskan mencopot Anwar Usman dari jabatan Ketua MK.

Baca Juga: Sidang Perselisihan Pilpres 2024 Pemohon Ganjar-Mahfud

Kendati demikian, putusan MK sebelumnya tetap berlaku dan Gibran tetap bisa maju jadi cawapres. 

Ganjar mempertanyakan kenapa putusan dari protes soal pelanggaran etik berat tetap bisa lolos.

"Saya tercenung memantau perkembangan akhir-akhir ini tentang kondisi politik setelah putusan MKMK. Saya mencoba diam sejenak, saya merenungkan bangsa ini ke depan,"

"Saya mencermati kembali kata demi kata, kalimat demi kalimat dari putusan itu yang menjadi pertimbangan dan dasar Majelis Kehormatan MK," kata Ganjar, dikutip dari rekaman video yang diunggah ke akun Instagram personalnya, Minggu (12/11/2023). 

"Dari situ saya semakin gelisah dan terusik mengapa sebuah keputusan dari sebuah protes dengan pelanggaran etik berat dapat begitu saja lolos, apa ada pertanggungjawabannya kepada negara," lanjutnya.

Ganjar juga mempertanyakan mengapa putusan tersebut masih dijadikan landasan hukum dalam bernegara.

"Mengapa hukum tampak begitu menyilaukan dan menyakitkan mata sehingga kita rakyat sulit sekali memahami cahayanya," ia berujar.

Menurut Ganjar, sanksi yang diberikan MKMK merupakan bukti bahwa MK masih menjunjung tinggi demokrasi.

"Indonesia kita masih sangat panjang perjalanannya. Saya berharap masa depan Indonesia dapat dibangun dengan fondasi dan nilai-nilai luhur bangsa tanpa tendensi apa pun yang mencederai demokrasi dan keadilan," jelasnya.

Ganjar mengatakan generasi sekarang memikul tanggung jawab untuk sejarah masa depan. Ia mengajak semua pihak untuk memastikan Indonesia mencatat sejarah yang baik.

"Apakah kita akan mengorbankan sejarah panjang Indonesia ke depan? Jawaban saya tidak, kita akan memastikan sejarah yang terang, kita pastikan demokrasi dan keadilan sampai selamanya. Diam bukan sebuah pilihan, mimpi yang diimpikan sendirian hanya akan menjadi mimpi, mimpi yang di impikan bersama adalah kenyataan," ia memungkasi. (DID)

Baca Juga: Dorong Hak Angket, Refly Harun Desak DPR Gunakan Otot Lawan Politik Dinasti Jokowi