CARITAU JAKARTA – Pegiat media sosial Said Didu mengkritik permintaan Pemerintah China kepada Presiden Joko Widodo yang meminta menginginkan APBN Indonesia sebagai jaminan utang pembangunan proyek Kereta Cepat Jakarta Bandung (KCJB). 

Dalam cuitannya di Twitter, Said Didu menyebut permintaan tersebut akan menambah beban rakyat dan juga menyiksa rakyat. Selain itu, ia menilai bahwa proyek tersebut adalah proyek jebakan dari pemerintah China kepada pemerintah Indonesia. 

Baca Juga: Muhammadiyah Respon Positif Vonis Haris-Fatia, Sinyal Keadilan Hukum Masih Ada di Indonesia

"Jadi berbagai cara untuk menyiksa rakyat, demi suksesnya proyek ini. Ini proyek jebakan, proyek jebakan China. Sekarang jebakan itu sudah jadi," cuit Said Didu di Twitter pribadinya seperti dikutip caritau.com, Minggu (23/04/2023). 

Menurut Said, permintaan APBN sebagai surat jaminan pinjaman dana dari China dapat juga berdampak pada pembengkakan anggaran dan juga dapat menyebabkan peluang krisis ekonomi di Indonesia. 

Ia menerangkan, bahwa peminjaman uang dari China untuk proyek pembangunan KCJB itu merupakan strategi jebakan yang nyata untuk indonesia dari Pemerintah Negeri Tirai Bambu untuk memonopoli ekonomi Indonesia. 

"Pembengkakan anggaran, penolakan penurunan bunga pinjaman dari China, dan permintaan jaminan dari China agar pinjaman dijamin APBN. Adalah fakta bahwa jebakan China pada kereta api cepat sudah terjadi,” katanya. 

Adapun sebelumnya dalam konteks perkara ini, diketahui Pemerintah Indonesia saat itu sempat menawarkan Pemerintah China untuk memiliki saham mayoritas dalam pembangunan proyek KCJB. Kendati demikian, permintaan kepemilikan saham mayoritas itu kemudian ditolak oleh pemerintah China.

Menanggapi hal itu, Said menilai, penolakan pemerintah China itu telah menunjukan bahwa proyek tersebut tidak layak untuk diinvestasikan. 

Selain itu, ia menambahkan, kerja sama yang dibangun antara dalam proyek KCJB tersebut dilakukan oleh pemerintah China dalam rangka hanya untuk mencari keuntungan semata dalam pelaksanaan rangkaian pembangunan Kereta Cepat Jakarta Bandung tersebut. 

"Pemerintah dulu meminta China menjadi pemilik saham mayoritas. Tapi tidak mau. Itu menunjukkan dua hal, satu bahwa memang proyek ini tidak layak, dua China memang hanya mencari pelaksanaan keuntungan dari proyek," tandas Said. (GIB)

Baca Juga: Menko Marves Luhut Sebut Kereta Cepat 'Woosh' akan Diresmikan Presiden 1 Oktober Mendatang