CARITAU JAKARTA – Deputi Hukum Tim Pemenangan Nasional (TPN) Ganjar-Mahfud, Todung Mulya Lubis mencatat sejumlah konspirasi atau kecurangan yang dilakukan sejumlah pihak jelang pemungutan suara Pilpres 2024 mendatang.

Pertama, kata Todung, adalah kejadian yang terjadi di Kabupaten Batu Bara, Sumatera Utara. Di mana, dia menilai adanya pelanggaran berat lewat rekaman percakapan antara pejabat setempat, baik itu Kepala Kejaksaan, Dandim hingga kepolisian yang meminta warganya untuk memilih capres-cawapres nomor urut 2. Meski ada bantahan, dia mengaku pihaknya telah mengantongi saksi yang melihat langsung kejadian.

Baca Juga: Kampanye Cak Imin di Bandung

"Sikap tersebut bisa mempengaruhi maupun mengubah mindset seseorang. Jadi impactnya akan memberikan pengaruh terhadap pelaku pemilu, yang bisa mereka dapatkan dari percakapan pemuka masyarakat," kata Todung dalam konferensi pers di Media TPN Ganjar-Mahfud, Menteng, Jakarta Pusat, Rabu (17/1/2024).

Kecurangan kedua, lanjut dia, adalah video dugaan Sekretaris PGRI Kota Medan Andy Yudhistira yang menganjurkan kepada seluruh guru sekolah untuk memilih Prabowo-Gibran.

Tak hanya itu, Todung menjelaskan video tersebut turut menjanjikan tenaga guru honorer akan diangkat menjadi Pegawai Negeri Sipil (PNS). Kejadian serupa juga dilakukan oleh Sekda di Kabupaten Takalar, Sulawesi Selatan.

"Ini juga menjadi satu kecurangan sangat telanjang di mata kita, dan tidak bisa dibenarkan sama sekali," tegas dia.

Selanjutnya, Todung menyesalkan pihak BUMN yang hanya mengundang Prabowo Subianto di acara perayaan Natal. Dia menuturkan, BUMN mestinya adil dan mengundang capres lainnya, yakni Ganjar Pranowo dan Anies Baswedan di perayaan tersebut.

"Dalam satu perayaan Natal oleh BUMN, itu hanya diundang satu capres. Secara tendensius, Erick Thohir berpidato dan menyatakan capres yang diundang itu, Pak Prabowo sebagai keluarga besar Menteri BUMN.

"Di balik itu, publik bakal menilai bahwa ini kan satu pernyataan dan sinyal keberpihakan. Pernyataan tersebut bukan hanya dinilai sebagai pidato, melainkan sebuah instruksi untuk memilih calon tertentu," terangnya.

Atas dasar tersebut, Todung menjelaskan pihaknya telah melaporkan kejadian tersebut, baik di Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) daerah maupun pusat. Dia meminta Bawaslu dapat memberikan hukuman setimpal kepada mereka-mereka yang berbuat kecurangan.

"Kami akan begini terus, karena semakin dekat dengan Pilpres, semakin banyak kecurangan," tutup dia. (RMA/DIM)

Baca Juga: Prabowo Silaturahim Dengan Pasukan Merah TBBR