CARITAU JAKARTA - Gaduh desakan Musyawarah Nasional Luar Biasa (Munaslub) Partai Golkar untuk mengganti posisi ketua umum (Ketum), merupakan badai bagi Airlangga Hartarto. Belum lagi posisinya sebagai Menteri Koordinator Bidang Perekonomian saat ini tengah 'digoyang' kasus hukum.

Pertemuan Airlangga Hartarto dengan Puan Maharani beberapa waktu lalu, dirasa dapat menjadi angin segar bagi Airlangga keluar dari gonjang-ganjing. Pasalnya, jika merapat ke koalisi pemerintah, dalam hal ini PDIP, untuk mendukung Ganjar Pranowo, posisi Airlangga sebagai ketum partai, dan menteri akan aman.

Baca Juga: Dinilai Berprestasi, MKGR Dukung Zaki Gubernur Jakarta 2024

"(Pertemuan) Puan Maharani dan Airlangga bisa serius menuju koalisi. Desakan yang makin kencang agar dilakukan Munaslub dapat diredam salah satunya dengan segera mendeklarasikan capres Golkar. Dan amannya adalah gabung dengan Koalisi PDIP," kata pengamat politik dari UIN Syarif Hidayatullah, Ray Rangkuti kepada Caritau.com, Jumat (28/7/2023).

Pendiri yang juga Direktur Eksekutif Lingkar Madani (Lima) itu menilai, dua 'serangan' terhadap Airlangga saat ini cukup telak. Ia pun memprediksi kedua serangan tersebut melibatkan pihak Istana. Pertama, Airlangga diperiksa oleh Kejaksaan Agung (Kejagung) yang secara struktural berada di bawah kewenangan presiden.

Sementara kedua, dorongan Munaslub yang menginginkan pergantian pucuk pimpinan Golkar. Secara politik, dua kandidat penggantinya, yakni Menteri Investasi Indonesia (Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal), Bahlil Lahadalia dan Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Indonesia Luhut Binsar Pandjaitan, merupakan orang yang sedang berada di istana.

"Situasi ini, tidak mudah bagi Airlangga. Dua 'serangan' yang muncul datang dari istana. Baik hukum maupun politik," ujar Ray.

"Airlangga diperiksa oleh Kejaksaan yang secara struktural di bawah kewenangan presiden. Sementara secara politik dua kandidat penggantinya adalah orang yang sedang berada di istana. Jadi, serangan kali ini, bukan serangan angin lalu. Ini angin puting beliung," lanjut dia.

Padahal, kata dia, dua figur yang digadang menggantikan Airlangg itu, justru, kenyataannya adalah dua figur yang situasinya sama dengan Airlangga sendiri. Masih menjabat anggota kabinet dengan setumpuk pekerjaan yang berat.

"Maka, aneh juga rencana peralihan ini. Mengganti Airlangga karena dianggap tidak mampu menaikan suara Golkar, tetapi saat yang sama memilih calon penggantinya yang sudah pasti tidak akan dapat konsentrasi penuh mengurus Golkar," pungkasnya. (DID)

Baca Juga: Gelar Bansos di 200 Titik, DPD Golkar Kota Depok Berikan Layanan Pengobatan Gratis untuk Masyarakat