CARITAU JAKARTA - Ribuan massa Aliansi Aksi Sejuta Buruh, petani dan aktivis, di antaranya dari Green Peace, menggeruduk gedung DPR/MPR pada Selasa (14/3/2023). Aksi tersebut digelar untuk menolak pengesahan Perppu Cipta Kerja oleh DPR.

Mereka mendapat informasi bahwa DPR hari ini menggelar sidang paripurna untuk mengesahkan Perppu pengganti UU Cipta Kerja yang telah dinyatakan inkonstutisional bersyarat oleh Mahkamah Konstitusi (MK).

Baca Juga: Soal Wacana 'Rangkulan' Gibran, Ganjar Pranowo: Kita Ini Berteman Semua

Namun, pada hari ini, DPR baru melakukan pembukaan sidang paripurna, sementara pembahasan Perppu Cipta Kerja diperkirakan mulai dilakukan Rabu (15/3/2023) besok.

Aliansi Aksi Sejuta Buruh merupakan gabungan berbagai serikat pekerja di Tanah Air, antara lain KSPSI, KASBI, PPMI, FSP LEM SPSI dan GOBSI. Massa petani yang datang tergabung dalam Konsorsium Pembaharuan Agraria (KPA).

Dalam orasinya, Ketua Umum Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (KSPSI) Jumhur Hidayat mengatakan bahwa peraturan dalam Perppu Cipta Kerja mengenai semua lapisan masyarakat dari desa hingga kota, dan kepentingannya hanya untuk investasi dengan merugikan rakyat kecil.

"Ini adalah Undang-undang (UU Cipta Kerja, red) dan peraturan (Perppu Cipta Kerja, red) yang dilahirkan dari KKN (korupsi, kolusi dan nepotisme), dan sekarang terbukti, kita dibukakan mata kita, bahwa ada uang ratusan triliun yang tidak bisa dipertanggungjawabkan di depan di depan Kementerian Keuangan," katanya.

Ia menilai, hal ini merupakan kejahatan yang luar biasa dan ia meyakini kalau UU Cipta Kerja dan Perppu Cipta Kerja takkan ada kalau tidak ada KKN.

Maka, kata dia, kalau DPR mengesahkan Perppu Cipta Kerja, maka orang-orang yang duduk di lembaga legislatif itu adalah hantu-hantu dan setan yang kurang ajar.

Sementara itu, orator dari Konfederasi Kongres Aliansi Serikat Buruh Indonesia (KASBI) mengatakan, mereka telah ratusan kali melakukan unjuk rasa di DPR, tetapi tidak sekalipun aspirasi mereka didengar, baik oleh para wakil rakyat di dalamnya, dan juga oleh pemerintah.

“Kalau DPR mengesahkan Perppu Cipta Kerja, maka jangan harap kita akan diangkat menjadi pekerja tetap!” katanya.

Meski demikian orator itu mengatakan bahwa mayoritas anggota DPR adalah pengusaha, sehingga tidak mengherankan jika kebijakan-kebijakan yang dihasilkannya lebih mementingkan pemilik modal atau kapitalis.

Dalam aksi itu terdapat replika makam dengan tulisan 'Partai Wong Cilik Binti DPR Wafat 2024'.

"Makam ini sebagai simbol bahwa PDIP atau partai manapun yang mendukung pengesahan Perppu Cipta Kerja, tidak akan kita pilih pada Pemilu 2024," pungkas Oli Yusman, salah seorang peserta aksi dari kalangan buruh. (DID)

Baca Juga: Abaikan Faktor Perencanaan Saat Pembangunan JIS, Anies Baswedan Tinggalkan Bom Waktu di Jakarta