CARITAU JAKARTA - Pakar Hukum Andi W Syahputra menilai, tindakan para buzzer menyalahkan Anies Baswedan terkait jatuhnya banyak korban dalam kebakaran Depo Plumpang Pertamina di Jakarta Utara pada Jumat (3/3/2023) malam merupakan sebuah statemen atau propaganda murahan.

Menurut dia, jatuhnya banyak korban dalam insiden itu murni karena kelalaian PT Pertamina (Persero) dan tak ada kaitannya dengan Anies Baswedan. "Buat saya apa yang mereka katakan itu adalah statemen atau propaganda murahan,” kata Andi di Jakarta.

Baca Juga: Di Hadapan Masyarakat Parepare, Anies Baswedan: Nelayan-Petani Butuh Perubahan

Ia menjelaskan, ketika masih berprofesi sebagai wartawan, ia pernah meliput di kawasan Tanah Merah, kawasan yang menjadi korban kebakaran Depo Pertamina Plumpang yang didahului dengan ledakan-ledakan tersebut.

Dari investigasinya di lapangan, lanjut Andi, ia mengetahui bahwa warga telah turun temurun menpati lahan tersebut, bahkan sebelum Depo Pertamina berdiri.

Berdasarkan UU Agraria, lanjut dia, jika setiap warga menempati lahan lebih dari 25-30 tahun, maka bisa diberi sertifikasi atas penempatan lahan, dan menurut dia, ketika Anies memenuhi janji politik dengan memberikan KTP dan IMB kawasan kepada warga tersebut, sengketa lahan yang terjadi antara warga dengan Pertamina telah selesai, dan Anies pun telah berkonsultasi dengan pihak-pihak terkait bahwa warga Tanah Merah telah layak diberikan KTP dan IMB.

"Jadi, nggak ujug-ujug diberikan seperti mungkin yang dipersepsikan para buzzer itu, sehingga mereka menyalahkan Anies atas jatuhnya korban saat kebakaran Depo Plumpang," ujarnya.

Andi mengingatkan bahwa kebakaran yang terjadi pada Depo Pertama Plumpang bukan hanya terjadi pada Jumat (3/3/2023) malam lalu, tetapi juga terjadi pada tahun 2009 dan 2014.

"Kalau kejadiannya berulang seperti itu, saya melihatnya lebih pada pelaksanaan K3 (keselamatan dan Kesehatan Kerja) di Depo Plumpang. Ketika terjadi lagi pada tahun 2014, seharusnya Pertamina telah belajar dari kejadian itu agar tidak terulang, tetapi faktanya sekarang terjadi lagi," tuturnya.

Soal warga yang menjadi korban, Andi melihat bahwa ada kelalaian yang dilakukan Pertamina, karena jika Pertamina menyadari pentingnya ada buffer zone di sekitaran Depo, IMB-IMB yang diberikan Anies dapat dibeli dan kemudian warga direlokasi.

"Tetapi kenapa tidak dilakukan, sehingga warga terkesan sengaja dibiarkan di sana?” tanyanya.

Andi bahkan mengatakan bahwa akibat kelalaian yang mengakibatkan Depo Plumpang berkali-kali mengalami kebakaran, Pertamina dapat digugat secara pidana. "Yang punya legal standing untuk menggugat adalah warga yang menjadi korban," ungkap Andi.

Untuk diketahui, beberapa jam setelah Depo Pertamina Plumpang dilalap si jago merah dan menelan korban jiwa hingga 19 orang berdasarkan data hingga Minggu (5/3/2023), sementara yang mengalami luka bakar sebanyak 49 orang, para buzzer langsung menuding Anies sebagai penyebab jatuhnya korban.

Pasalnya, para korban yang tinggal di Jalan Tanah Merah Bawah RT 12 RW 09 Kelurahan Rawa Badak Selatan, Kecamatan Koja, Jakarta Utara, itu, persis di belakang tembok Depo Plumpang yang meledak dan terbakar, tak seharusnya ada di situ karena area di sekitar depo selayaknya merupakan buffer zone.

Para Buzzer itu pun menuduh Anies karena ketika kampanye Pilkada Jakarta 2017, Anies membuat janji politik dengan warga Tanah Merah itu, dan kemudian, saat menjadi gubernur, janji direalisasikan dengan memberikan KTP dan IMB kawasan.

Soal ini Andi menjelaskan, karena dituding menduduki lahan secara tidak sah, dan bersengketa dengan Pertamina, wilayah Tanah Merah dijadikan wilayah RT 0 oleh Pemprov DKI Jakarta, sehingga di situ tidak dibentuk RT, sehingga warga tak dapat membuat KTP, apalagi mengurus IMB. Akibatnya, setiap menjelang gelaran Pilkada Jakarta, warga menunggu calon gubernur yang dapat mengakomodir kepentingan mereka.

Waktu Pilkada Jakarta 2012 di mana Jokowi maju sebagai Cagub dengan Ahok sebagai Cawagub, warga meminta dukungan Jokowi dan disetujui, tetapi setelah Jokowi terpilih menjadi gubernur DKI Jakarta, dia hanya menjabat sebentar karena ikut Pilpres 2014, dan posisinya sebagai gubernur digantikan Ahok.

“Ahok tidak menindaklanjuti (perjanjian Jokowi dengan warga) dan hanya menjanjikan akan membangunkan Rusun, tetapi janji itu pun tinggal janji, sehingga warga sempat menyampaikan aspirasinya kepada (Walikota Surabaya);Tri Rismaharin, tetapi Risma dianggap tidak kuat, sehingga warga beralih ke Anies Baswedan,” jelasnya. (DID)

Baca Juga: Gandeng Cak Imin, Anies Jilat Ludah Sendiri Soal Pernyataan Kriteria 'Nol' untuk Cawapres