CARITAU JAKARTA – Badan Nasional Pengelola Perbatasan (BNPP) memiliki tanggung jawab besar mengelola perbatasan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Hampir 100 ribu km batas laut serta 3.165 km persegi batas darat harus dikelola oleh mereka. Hal tersebut diutarakan oleh Sekretaris BNPP Prof Zudan Arif Fakhrullah saat bincang santai dengan media di Kantor BNPP, Jakarta, Senin (4/12/2023).

“Jadi batas laut ini, garis pantai, itu panjangnya 99 ribu km, itu yang harus dijaga semua. Pos lintas batas lautnya bisa lewat dari Australia, dari Filipina, dari Palau, dll, ini batas laut dengan 10 negara. Sementara batas jalannya, dengan Malaysia, dengan Papua Nugini, dan dengan Timor Leste itu 3.165 km persegi,” kata Zudan.

Zudan kemudian menganalogikannya dengan jarak perjalanan dari Jakarta ke Banyuwangi yaitu 1000 km. Sehingga untuk panjang perbatasan darat yang harus dikelola BNPP berarti tiga kali bolak-balik dari Jakarta ke Banyuwangi.

“Itulah tanggung jawab kawasan perbatasan yang dikelola BNPP. Terbayang teman-teman beban yang ada di pundak teman-teman kita di BNPP,” ujar Zudan.

Untuk mengemban tugas tersebut, Presiden Joko Widodo memberikan alokasi anggaran yang cukup memadai kepada BNPP yaitu sebesar Rp8,6 triliun pada tahun 2023. Zudan mengatakan dana tersebut berasal dari 31 kementerian/Lembaga.

Selain dukungan dana, Zudan menegaskan bahwa koordinasi yang baik antar Kementerian/Lembaga yang menjadi anggota BNPP merupakan kunci keberhasilan mereka mengelola kawasan perbatasan.

“Kita bekerja sebagai tim yang besar untuk mengelola kawasan perbatasan,” ujar Zudan.

Adapun pendekatan yang dipakai oleh BNPP dalam mengelola perbatasan secara garis  besar terbagi menjadi dua. Yang pertama, kata Zudan, adalah pendekatan security atau keamanan untuk menjaga keutuhan dan keamanan negara.

Sementara pendekatan kedua, lanjut Zudan, adalah prosperity untuk membuat masyarakat di kawasan perbatasan menjadi Sejahtera.

“Oleh karena itu di BNPP kalau dirangkum pendekatannya adalah menjaga wilayah dan menyejahterakan Masyarakat,” katanya.

Membangun Masyarakat Perbatasan yang Sejahtera, Sehat, dan Pintar

 Salah satu misi utama BNPP adalah membangun masyarakat di kawasan perbatasan agar memiliki penghasilan yang cukup, sehat, dan pintar.

“Tolak ukur masyarakat itu di Indek Pembangunan manusia. Yang pertama masyarakatnya pintar dicerminkan dengan pendidikannya yang tinggi, kedua masyarakatnya sehat angka harapan hidupnya naik tidak ada stunting. Yang ketiga dompetnya tebal jadi harus ada lapangan pekerjaan yang bisa mendatangkan pendapatan.

Nah tiga tolak ukur itu yang kita gunakan untuk masyarakat di kawasan perbatasan menjadi berpenghasilan cukup, sehat, dan pintar,” papar Zudan.  

Karena tugas itu tidak mudah, BNPP, imbuh Zudan, tidak bekerja sendirian. BNPP menjadi koordinator untuk penyelenggaraan pembangunan di kawasan perbatasan yang beranggotakan 27 K/L.

Beberapa gambaran tugas yang dilakukan BNPP antara lain penyediaan air minum bekerja sama dengan Kementerian PUPR, konektivitas jaringan serta menyiapkan BTS dengan Kementerian Kominfo, Menyiapkan rumah sakit dengan Kemenkes.

“BNPP juga menyiapkan sekolah PAUD, TK, SD, SMP, SMA dengan Kemendikbud bersama guru dan tenaga kependidikan, infrastruktur jalan dan jembatan dengan PU termasuk dengan Pembangunan kawasan perumahan. Jadi banyak sekali K/L yang kita koordinasikan. Tentu ini membutuhkan effort luar biasa karena rata-rata kementerian besar-besar,” ujar dia.

Karena itu Zudan berharap agar anggaran BNPP di tahun 2024 dapat bertambah besar lagi, mengingat tuntutan yang semakin meningkat di daerah. (FAR)

Baca Juga: Menteri Pengangkutan Kunjungi PLBN Jagoi Babang, 50 Juta Ringgit Bangun Pos Serikin

Baca Juga: BNPP dan Kementerian/Lembaga Perkuat Kerja Sama Publikasi Kawasan Perbatasan Negara