CARITAU JAKARTA - Pengamat Sugiyanto mengatakan, safari politik yang dilakukan calon presiden (Capres) yang diusung Partai NasDem Anies Baswedan menimbulkan preseden buruk baik secara regulasi maupun jalannya roda pemerintahaan hingga terancamnya situasi keamanan yang tak kondusif.

"Ini bahaya dan preseden buruk karena yang dilakukan Anies Baswedan ini ada sambutan dan pengumpulan masa. Di satu sisi dia sudah diusulkan oleh Nasdem sebagai calon presiden berarti ada bobot politik di sini. Ya melakukan pencitraan di media sekaligus partai Nasdem sendiri," kata Sugiyanto dalam pernyataan tertulisnya, Senin (5/12/2022).

Baca Juga: Anies Tak Menyangka Disapa Masyarakat dengan Ungkapan 'Wakanda No More, Indonesia Forever'

Dia mengatakan bahwa jika melihat aturan, pihak Anies dan NasDem tentunya akan berkelit bahwa hal itu bukan bagian dari curi start kampanye karena memang dalam aturan itu kampanye ada beberapa syarat yang harus menyertainya seperti adanya alat peraga dan sebagainya. Apalagi, kata dia, belum ada penetapan sebagainya.

"Itu celah ya yang dimanfaatkan gitu untuk menangkis bahwa ini bukan kampanye. Apa yang dilakukan Anies itu bisa menjadi preseden buruk Artinya apa? Kalau semua calon presiden dan calon wakil presiden atau bahkan anggota legislatif, melakukan yang sama melihat celah, melakukan pengumpulan massa, ini bisa chaos negara ini, bisa kacau, bisa berhenti jalannya pemerintahan, bisa terjadi kekacauan politik," ujar pria yang akrab disapa SGY itu.

"Tapi kan publik ini kan enggak bodoh arti kampanye kan bukan cuma yang di yang dimaksudkan dalam undang undang itu sendiri, arti kampanye kan bisa bermakna luas, itu juga dapat dianggap kampanye," tambahnya.

Masyarakat umum, kata dia, dapat melihat yang dilakukan Anies dan NasDem sebagai kampanye. Jika merujuk dengan aturan KPU memang itu bukan dianggap kampanye, tapi arti yang lebih luas lagi itu dapat dianggap kampanye.

Kemudian, lanjut dia, celah ini dimanfaatkan oleh Anies Baswedan dan yang menjadi persoalan karena ada celah ini sehingga KPU, Bawaslu, Pemerintah, Kepolisian belum siap karena memang belum masuk masa pertandingan kampanye.

"Jadi mereka enggak siap itu mereka enggak ada beban untuk urusan ini sehingga tidak tidak ada penegakan hukum gitu kalau masuk ke kampanye kalau ada yang melanggar kan ditindak pelanggaran kampanye pidana kampanye. Nah kalau sekarang ini semua melakukan hal yang sama ugal-ugalan, gak bisa ada penindakan, di situ bahaya, negara ini bisa kacau, chaos, bisa berhenti jalannnya pemerintahan. Ditindak enggak bisa tapi terjadi pengumpulan massa di mana-mana," ungkapnya.

Sugiyanto berharap semua pihak dapat menahan diri tidak bergerak diluar aturan-arutan yang sdah ditetapkan sehingga celah kesosongan aturan ini bisa diminalisir sebaik mungkin.

“Solusinya semua ini harus mengerti menahan diri bahwa ini bukan masanya kampanye, kedua jangan curi start dengan alasan mencari celah kelemahan dari aturan. Ketiga, ini kan namanya aturan namanya undang undang itu kan semua berjalan ya menyesuaikan keadaan dan kondisi. Nah perlu dipertimbangkan untuk dibuat aturan hukum baru atau misalnya belum ada dibuat Perppu,” ujar dia.

“Nah Perppu itu kan nanti ada yang berdalih ini kan kadang enggak darurat kok dibuat Perppu ya memang keadaan belum darurat, tapi kalau semua yang apa yang dilakukan anies ini diikuti oleh semuanya menjadi preseden, ini kan ini bukan darurat lagi, bisa bisa chaos negara,” tandasnya. (DID)

Baca Juga: Dikritik Prabowo Soal Program Atasi Polusi di DKI Jakarta, Anies: Kami Sudah Kerjakan!