CARITAU JAKARTA – Ketua Umum Partai Demokrat, Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) menyoroti soal keputusan pemerintah baru-baru ini mengenai alokasi biaya anggaran pelaksanaan Pembangunan proyek Kereta Cepat Jakarta- Bandung sebagai Proyek Starategis Nasional (PSN). 

AHY menilai, keputusan pemerintah yang akan menggelontorkan anggaran triliunan rupiah itu dalam pembangunan megaproyek kereta cepat Jakarta-Bandung jangan sampai malah menjadi beban bagi masyarakat. 

Baca Juga: Soroti Debat Capres, Jokowi Minta Format Debat Dievaluasi

Padahal menurut AHY, Presiden Joko Widodo sebelumnya memastikan bahwa biaya pembangunan proyek KCJB itu tak akan menyentuh ataupun mengambil dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). 

"Belakangan ini, telah diputuskan, adanya alokasi penyertaan modal negara, dari APBN. Triliunan rupiah. Padahal pada awalnya, pemerintah berjanji, tidak mengambil satu sen pun, dari APBN," tuturnya.

AHY memaparkan, nilai anggaran pembangunan proyek KCJB saat ini telah membengkak secara signifkan dari skema perhitungan awal dengan estimasi USD 5,5 miliar kini nilainya bertambah sebanyak USD 6,07 miliar.

Oleh sebab itu, menurut AHY, pemerintah harus memiliki perhitungan yang matang agar dalam proses pelaksanaan pembangunan tidak berhenti di tengah jalan yang berdampak akan merugikan keuangan negara dan memberatkan pemerintah sendiri. 

"Perancangan harus matang sehingga tidak mudah berubah di tengah jalan, yang bisa sangat merugikan keuangan negara dan memberatkan pemerintah sendiri," ujar AHY. 

Pada pidato Kebangsaannya yang ia sampaikan di Rapimnas Partai Demokrat di JCC Senayan, Jumat (16/9/2022), AHY juga mewanti-wanti kepada pemerintahan Jokowi - Ma'aruf Amin agar tidak memaksakan untuk menambah utang negara demi proyek Kereta Cepat Jakarta-Bandung. 

"Indonesia tentu, tidak boleh terus menerus menambah utangnya. Juga sangat tidak bijaksana, jika mega proyek itu didanai dari utang," sambungnya menegaskan.

Lebih lanjut, AHY menyampaikan pandangannya terkait utang, yang menurutnya justru akan menambah beban fiskal. Apalagi dia melihat pemeirntah kini tengah menghadapi krisis, dan tekanan ekonomi yang berat.

"Menunda pembangunan proyek strategis nasional bukanlah sesuatu yang tabu. Menunda proyek pada kondisi saat ini, lebih baik dari pada memaksakannya," ucapnya.

Lebih dalam AHY menekankan kepada pemerintah khususnya Presiden Jokowi agar tidak memaksakan kehendaknya untuk membangun proyek tersebut disaat kondisi ekonomi masyarakat saat ini belum sepenuhnya pulih akibat krisis kemarin. 

"Jika proyek-proyek ini dipaksakan, akan berdampak buruk bagi kehidupan sosial-ekonomi rakyat," tutup AHY. (GIB)

Baca Juga: Pilihan Tepat, Kaesang Lebih Untung ke PSI Dibanding di PDIP