CARITAU YOGYAKARTA – Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) Universitas Gadjah Mada (UGM) menobatkan Presiden Jokow Widodo sebagai alumnus UGM paling memalukan. Penobatan itu diserahkan dalam bentuk sertifikat atas nama  IR. H. JOKO WIDODO kepada sosok yang menggunakan topeng bergambar Presiden Jokowi pada Jumat (7/12/2023). Sertifikat ditandatangani oleh Ketua BEM UGM Gielbran Muhammad Noor.

Aksi BEM UGM itu dilakukan dalam Diskusi Publik dan Mimbar Bebas yang digelar oleh BEM dan Keluarga Mahasiswa UGM di Area Bundaran UGM. Adapun tema diskusi adalah ‘Rezim Monarki Sang Alumni: Amblesnya Demokrasi, Ambruknya Konstitusi, dan Kokohnya Politik Dinasti’.

“Sertifikat ini juga akan kami kirimkan langsung ke beliau (Jokowi), tapi lewat pos saja, karena kita malas di sana (Istana Negara) banyak tikus,” kata Gielbran.

Pengiriman sertifikat Alumnus UGM Paling memalukan kepada Jokowi itu, lanjut Gielbran, juga akan dibarengi dengan dokumen Maklumat Bulak Sumur, merujuk alamat kampus UGM di Yogya.

Adapun maklumat Bulak Sumur menghasilkan tiga poin tuntutan, pertama menuntut iklim demokrasi yang demokratis, kedua menuntut konstitusi yang tidak diotak-atik tanpa otak, ketiga mencabut semua kebijakan yang tidak sesuai kehendak rakyat.

“Kebijakan yang tidak sesuai kehendak rakyat itu termasuk Undang-Undang Cipta Kerja dan UU Kesehatan,” ujar Gielbran.

Selain dua dokumen, sertifikat dan maklumat bulak sumur, masih ada satu lagi dokumen yang akan dikirimkan BEM UGM yaitu dokumen kajian evaluasi kepemimpinan Jokowi selama dua periode setebal 333 halaman.

Aksi BEM UGM diwarnai orasi Ketua BEM UGM yang menyatakan rezim Jokowi bukanlah rezim yang kuat, tapi rezim yang sewenang-wenang karena masyarakatnya lemah.

“Omong kosong rezim yang kuat, kita lah yang lemah. Oleh karena itu mari kita sesaki jalanan dengan kemarahan dan teriakkan satu kata ‘Lawan’,” kata Gielbran.

Hadir dalam diskusi dan mimbar bebas ini sejumlah pembicara seperti aktivis demokrasi Haris Azhar dan Fatia Maulidiyanti serta pegiat antikorupsi Zainal Arifin Mochtar.

Dinasti Jokowi Dosa Kolektif Kenegaraan

Menurut Haris Azhar, praktek politik dinasti yang belakangan jadi sorotan soal proses anak Jokowi, Gibran Rakabuming, jadi cawapres melalui putusan MK, sudah terjadi sejak lama. Sebelum Jokowi, ada beberapa politik dinasti yang berkembang di Indonesia. Levelnya, kata Haris, mulai dari kabupaten/kota, provinsi hingga negara.

"Nah, mumpung dia ada di kekuasaan tertinggi, maka levelnya membangun dinasti naik," kata Haris.

Dia mencontohkan tahapan-tahapan bagaimana Jokowi membangun dinastinya. "Berapa waktu yang lalu Jokowi bilang bahwa anaknya (Gibran) baru dua tahun jadi wali kota, maka disebut tidak cocok (maju cawapres)," kata dia.

Tapi ternyata tak cuma Gibran yang akhirnya maju cawapres, anak Jokowi yang lain, Kaesang, juga jadi ketua partai. "Jadi dinasti ini terbentuk karena masyarakat seperti juga memakluminya," kata Haris.

Dia menyebut langgengnya dinasti politik juga dipicu karena biasanya penguasa telah menguasai elemen-elemen dasar kebutuhan masyarakat. Sehingga masyarakat bergantung keberadaan penguasa dan dinastinya demi bisa bertahan hidup.

"Yang jadi pertanyaan besar, bagaimana potret bangsa ini ke depan dengan politik dinasti itu?" kata dia.

Di tempat yang sama, pegiat anti korupsi Zaenal Arifin Mochtar mengatakan menguatnya politik dinasti di era pemerintahan Jokowi tak bisa ditimpakan ke Jokowi semata karena di sana ada juga partai-partai pendukungnya yang faktanya juga membiarkan praktik itu terjadi.

"Jadi ini dosa kolektif kenegaraan," kata Zaenal.

Satu satunya cara menumbangkan dinasti ini, kata Zaenal, hanya dengan tidak memberinya suara dalam pemilu. Agar kekuasaan tidak berlanjut.

"Pemilu memang tidak pernah melahirkan malaikat, namun bisa meminimalisir yang paling menakutkan muncul," tandas dia. (FAR)

Baca Juga: TPD Sulsel Angkat Bicara Soal Ibu-ibu Diberi Rp10 Ribu Usai Hadiri Kampanye Akbar Ganjar Pranowo

Baca Juga: Mahfud Kritik Keras Food Estate: Proyek Gagal dan Merusak Lingkungan