CARITAU JAKARTA - Keputusan Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Pusat yang memerintahkan Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI untuk menunda pelaksanaan Pemilu serentak 2024 dinilai tidak tepat. 

Kendati demikian, Peneliti Departemen Politik dan Perubahan Sosial, Centre for Strategic and International Studies (CSIS), Noory Okhtariza mengungkapkan, seharusnya Presiden Joko Widodo (Jokowi) juga merespon putusan PN Jakarta Pusat tersebut.

Baca Juga: PPLN Kuala Lumpur Jadi Tersangka, KPU Pastikan Pemutakhiran Data Pemilih Tak Terganggu

Pasalnya, saat ini masyarakat sangat membutuhkan jaminan dari Joko Widodo sebagai pimpinan tertinggi negara yang bertugas memastikan pelaksanaan Pemilu dapat berjalan sesuai waktunya.

"Disamping itu, kita juga ingin mendengar pendapat presiden gimana, sikap presiden gimana, posisi presiden dalam hal ini seperti apa," imbuhnya. 

Menurut dia, jaminan dari Presiden Joko Widodo menjadi penting karena jika hanya sebatas pernyataan normatif untuk meminta KPU mengajukan banding disinyalir bakal menambah kegaduhan jelang Pemilu serentak 2024.

Kegaduhan itu, lanjut dia, ditimbulkan karena proses pemilu berjalan beriringan dengan ketidakpastian hukum. Artinya, apabila banding dilakukan maka akan ada tahapan harus dilalui sampai ke Mahkamah Agung. 

"Ini penting untuk memberikan arah yang jelas soal posisi negara terhadap keputusan Pengadilan, walaupun ini memiliki implikasi (sikap yang ditentukan pemerintah) kalau meminta KPU banding menimbulkan ketidakpastian karena proses pemilu berjalan dalam ketidakpastian hukum," pungkasnya. 

Dilema selanjutnya, kata Noory adalah ketika Pemerintah mengabaikan putusan PN Jakarta Pusat maka dianggap Pemerintah tidak taat hukum. "Jadi mungkin ada implikasi yang enggak gampang. Tetapi yang paling penting adalah sikap pemerintah terkait putusan ini seperti apa," tandasnya. (DID)

Baca Juga: Pengiriman Logistik Pemilu 2024 di Papua Pegunungan