CARITAU JAKARTA - Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) menegaskan, rencana digelarnya debat di kampus dengan menundang bakal calon presiden (Bacapres), bukan merupakan pelanggaran kampanye.

Hal tersebut ditegaskan Koordinator Divisi Penanganan Pelanggaran Bawaslu RI, Puadi, menanggapi rencana Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) Universitas Indonesia (UI) yang akan menggelar debat terbuka pada 14 September 2023 mendatang.

Baca Juga: Distribusi Logistik Pemilu ke Pedalaman Mentawai

"Kegiatan tersebut tidak bisa dimaknai kampanye, sebab belum masuk masa kampanye, lagi pula belum ada calon yang ditetapkan," kata Puadi, Kamis (24/8/2023).

Diakuinya, debat terbuka yang menghadirkan capres masuk dalam kategori kampanye. Hal itu mengingat debat yang dimaksud adalah forum debat antara tokoh-tokoh yang secara resmi sudah ditetapkan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPU) RI sebagai capres.

Sebagai informasi, menurut jadwal tahapan yang ditetapkan KPU RI, pendaftaran bakal calon presiden baru dibuka pada 10 Oktober 2023. Sementara itu, masa kampanye akan dimulai pada 28 November 2023.

Lantaran saat ini belum ada penetapan capres definitif dan dimulainya masa kampanye, maka Bawaslu mengingatkan agar tokoh yang digadang-gadang maju dalam Pilpres 2024 nanti tidak melakukan tindakan yang di dalamnya terdapat unsur kampanye.

Di samping itu, Bawaslu meminta agar pihak terlibat dalam debat di kampus untuk memperhatikan semangat dari Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 65/PUU-XXI/2023 yang memperbolehkan kampanye di kampus dengan sejumlah syarat.

"Perlu diingatkan dalam kegiatan tersebut tidak boleh ada atribut partai. Yang penting, jangan sampai ada atribut (stiker, bendera, seragam, banner, spanduk dll) yang memperlihatkan identitas partai politik peserta pemilu," ujar Puadi.

Puadi juga mengingatkan bahwa tokoh yang digadang-gadang maju sebagai bakal capres tersebut belum dijamin bakal betulan menjadi capres definitif yang didaftarkan ke KPU RI nanti. (DID)

Baca Juga: KPU Makassar Mulai Kirim Logistik Pemilu ke Pulau Sangkarrang