CARITAU KYEV - Di tengah polemik Rusia yang menarik diri dari perjanjian, Presiden Turki Recep Tayyip Erdogan pada Jumat (22/7/2023) lakukan pembicaraan melalui telepon dengan Presiden Ukraina Volodymyr Zelenskyy terkait kelanjutan kesepakatan pangan Laut Hitam.

"Kedua pemimpin membahas lebih dalam perpanjangan kesepakatan koridor pangan Laut Hitam selama pembicaraan telepon yang dilakukan atas permintaan Presiden  Zelenskyy," kata Direktorat Komunikasi Turki dalam Twitter, dikutip Sabtu (22/7/2023).

Baca Juga: Menteri Luar Negeri AS: Israel Setujui 'Misi Penilaian' PBB di Gaza utara

Dalam perbincangannya itu, Erdogan menyatakan Turki telah melakukan ‘upaya-upaya intensif’ dalam menjaga perdamaian.

Rusia pekan ini menarik diri dari perjanjian ekspor pangan Laut Hitam karena menilai beberapa bagian dari kesepakatan yang berkaitan dengan kepentingan Rusia belum terpenuhi hingga kini.

Perjanjian yang ditandatangani Turki, PBB, Rusia, dan Ukraina pada Juli tahun lalu tersebut ditujukan untuk melanjutkan ekspor pangan dari tiga pelabuhan Laut Hitam Ukraina yang sempat terhenti karena perang Ukraina.

Kesepakatan tersebut telah diperbarui beberapa kali dan diperpanjang selama dua bulan pada 18 Mei.

Berdasarkan kesepakatan tersebut, keempat pihak membentuk Pusat Koordinasi Bersama tahun lalu di Istanbul untuk mengawasi proses pengiriman ekspor pangan dari Laut Hitam.

PBB Sebut Rusia Perparah Krisis

Sementara itu, Perserikatan Bangsa-Bangsa mengingatkan, keluarnya Rusia dari kesepakatan pangan Laut Hitam dan bombardemen pelabuhan-pelabuhan penting, justru akan memperparah krisis.

"Kita kini  menyaksikan ketahanan pangan kian terpukul hebat, ketika Rusia dalam empat hari berturut-turut menyerang pelabuhan Ukraina di Laut Hitam di Odesa, Chornomorsk dan Mykolaiv dengan rudal dan drone," kata Kepala Urusan Politik PBB Rosemary DiCarlo kepada Dewan Keamanan.

DiCarlo mengutuk keras aksi Rusia itu dan negara ini segera menghentikan aksinya.

"Gelombang baru serangan menyasar pelabuhan-pelabuhan Ukraina berisiko menciptakan dampak yang hebat terhadap ketahanan pangan global, khususnya di negara-negara berkembang," kata dia.

"Ancaman menyangkut kemungkinan kapal sipil yang berlayar di Laut Hitam dijadikan sasaran tembak, sungguh tak masuk akal," sambung dia, dilansir dari laporan Antara.

Kepala Bantuan PBB Martin Griffith menyebut langkah Rusia keluar dari kesepakatan pangan sebagai "sangat mengecewakan".

"Bagi 362 juta manusia langkah itu bukan masalah kesedihan atau kekecewaan: Ini menyangkut hal yang mengancam masa depan mereka, anak-anak mereka dan keluarga mereka," kata Griffith.

"Mereka tidak sedih, tapi marah. Mereka khawatir, mereka gelisah. Beberapa akan kelaparan, beberapa akan sangat kelaparan, mungkin banyak yang mati akibat keputusan Rusia ini," kata dia lagi.

Griffith memohon Dewan Keamanan agar melakukan segala upaya untuk memulihkan kesepakatan pangan Laut Hitam.

Perjanjian itu ditandatangani di Istanbul pada Juli tahun lalu oleh Rusia, Ukraina, Turki dan PBB.

Perjanjian itu menciptakan koridor aman melewati Laut Hitam untuk ekspor dari tiga pelabuhan Ukraian yang sempat terhenti sejak perang mulai pada Februari 2022.

Kesepakatan itu turut mengendalikan harga pangan yang melonjak dan meredakan krisis pangan global dengan memulihkan aliran gandum, minyak bunga matahari, pupuk, dan produk lainnya dari Ukraina yang merupakan salah satu eksportir produk pangan biji-bijian terbesar di dunia.

Pekan ini Moskow menolak memperpanjang perjanjian itu setelah 17 Juli dengan berkilah bagian yang berkaitan dengan permintaan Rusia  "sejauh ini belum diterapkan".

Bagian yang diinginkan Rusia adalah penghapusan hambatan ekspor pupuk Rusia, termasuk memasukkan Bank Pertanian Rusia ke dalam sistem pembayaran internasional SWIFT. (IRN)

Baca Juga: Capai Jeda Kemanusiaan, PBB Desak Israel Buka Perbatasan Kerem Shalom untuk Kirim Bantuan