CARITAU JAKARTA – Anggota Komisi VIII Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Nurhuda Yusro menilai pelaksanaan pemberian BLT BBM perlu mendapat perhatian lebih dari pemerintah. Ada dua hal yang disoroti oleh Nurhuda berkaitan dengan BLT BBM ini.  

Pertama pembagiannya hanya diberikan kepada warga miskin sementara yang terdampak kenaikan BBM adalah semua sektor dan semua lapisan masyarakat. 

Baca Juga: Penyaluran Bantuan Langsung Tunai DBHCT

"Hal yang perlu diperhatikan oleh pemerintah bahwa kenaikan harga BBM berdampak kepada semua sektor dan semua lapisan masyarakat. Sedangkan BLT BBM hanya diberikan kepada masyarakat miskin yang sudah terhimpun di data terpadu kesejahteraan sosial (DTKS)," kata Nurhuda dalam keterangan tertulis yang diterima caritau.com, Senin (19/9/2022). 

Hal kedua, Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) yang menjadi dasar pembagian bantuan BLT BBM kepada masyarakat miskin masih perlu banyak perbaikan alias semrawut. 

"Kita meminta pemerintah segera perbaiki data ini secepatnya. Kita semua tahu masih ada problem di DTKS, ada warga yang kondisinya layak menerima bantuan tapi tidak masuk DTKS, sebaliknya yang justru tidak layak ada juga yang masuk di DTKS sehingga ikut menerima bantuan," tutur Nurhuda. 

Menurut Nurhuda, Pemerintah saat ini perlu memberikan solusi konkrit kepada seluruh lapisan masyarakat terdampak yang di luar data DTKS. Selain itu, pemerintah juga harus mencari solusi yang tepat agar laju perekonomian tidak terdampak terlalu besar.

"Misalnya bagaimana UMKM yang diperkirakan akan terdampak cukup besar justru tidak mendapatkan BLT. saya juga bertemu dengan beberapa pelaku UMKM yang mengeluh," terang Nurhuda. 

Kendati demikian, Nurhuda juga memberi apresiasi karena sejauh ini distribusi pendistibusian BLT tahap satu memang berjalan lancar, meski bantuan BLT itu perlu diantisipasi lantaran nilai manfaat BLT hanya sementara, sedangan masyarakat butuh solusi yang bersifat jangka panjang. 

"Perlu diantisipasi karena nilai manfaat dari BLT BBM bersifat sementara, sedangkan masyarakat butuh solusi yang bersifat jangka panjang," tegasnya. (GIB)

Baca Juga: Mensos: Ada yang Potong BLT BBM? Silahkan Laporkan kepada Aparat Hukum