CARITAU JAKARTA - Anggota Komisi I Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) Sukamta menyoroti kabar dugaan kebocoran 337 juta data pribadi penduduk berupa NIK, Nomor KK dan alamat lengkap yang diperjualbelikan dalam breach forums, atau sebuah situs dark web akibat ulah hacker.

Dalam keterangannya, Sukamta menilai bahwa pemerintah harus memberikan perhatian serius mengenai kabar bocornya data pribadi itu. Selain itu, pemerintah juga seharusnya dapat melakukan investigasi dalam untuk menemukan penyebab peristiwa tersebut.

Baca Juga: Golkar Sebut Hak Angket Tidak Jelas dan Tak Masuk Logika

Sebab menurut Sukamta, apabila tidak ditangani secara serius, maka kebocoran data penduduk itu dikhawatirkan bakal disalahgunakan untuk kepentingan tertentu. 

Hal menurut Sukamta, dapat membahayakan dan merugikan masyarakat Indonesia yang data pribadinya telah terhack akibat ulah dari oknum yang tidak bertanggungjawab tersebut. 

"Data penduduk Indonesia kembali bocor dan kali ini data kependudukan yang telah bocor merupakan data yang sangat privasi sehingga sangat merugikan serta membahayakan warga negara Indonesia," katanya dalam keterangan tertulis dikutip, Kamis (20/07/2023).

Diketahui, sejumlah 337.225.465 data yang dijual di dark web breach forums cukup lengkap. Mulai dari nomor NIK, nama lengkap, tanggal lahir, nomor akta lahir, golongan darah, agama, status pernikahan hingga alamat yang bersangkutan. 

Selain itu, data yang bocor itu juga turut tertera nomor akta nikah,nomor akta cerai, catatan soal tanggal nikah/tanggal cerai, kelainan fisik, penyandang cacat, pendidikan akhir, jenis pekerjaan, NIK ibu, NIK ayah, nama lengkap ibu, hingga nama lengkap ayah.

Berkaitan dengan hal tersebut, Sukamta menilai  kebocoran data itu telah menunjukkan bahwa para hacker telah menemukan kelemahan dari data server yang dikelola oleh pemerintah. 

Oleh sebab itu, Sukamta berharap seluruh pihak terkait dan aparatur negara dapat membantu untuk mencarikan solus langkah dan upaya preventif dalam mencekal potensi bocor data tersebut terulang kembali. 

“Kebocoran data yang berulang di lembaga-lembaga pengelola data milik pemerintah menunjukan hacker telah menemukan kelemahan yang sama diberbagai server data pemerintah. Sehingga, harus dilakukan upaya luar biasa untuk mencegah kebocoran kembali,” pungkasnya. (GIB/IRN)

Baca Juga: TKW Cianjur Disekap di Dubai, Sekjen PAN Minta Kesigapan Aparat Hukum Antisipasi Kasus TPPO