CARITAU JAKARTA – Hari Raya Idul Fitri atau Lebaran tahun ini bakal kembali diramaikan oleh kegiatan pulang kampung alias mudik. Presiden Joko Widodo telah memberi ‘lampu hijau’ bagi masyarakat yang ingin merayakan hari raya di kampung halamannya. Tentunya, ada beberapa persyaratan bagi masyarakat yang berniat mudik, misalnya harus sudah divaksinasi COVID-19.

Kebijakan pemerintah untuk Lebaran tahun ini disambut antusias. Pasalnya, sudah dua tahun sejak pandemi merebak, pemerintah melarang aktivitas mudik. Perputaran roda ekonomi kembali bergulir, jadi kesempatan bagi masyarakat untuk mendapatkan penghasilan dari kegiatan yang telah menjadi tradisi di Indonesia ini.

Baca Juga: KAI Angkut 7,3 Juta Penumpang Mudik Lebaran 2024

Nah, menjelang periode Angkutan Lebaran tahun 2022 ini, muncul fenomena calo atau pun penyelenggara kegiatan yang secara ilegal menawarkan jasa perjalanan mudik menggunakan bus pariwisata.

Terkait hal tersebut, Direktur Jenderal Perhubungan Darat, Budi Setiyadi menegaskan, penawaran tiket mudik menggunakan bus pariwisata oleh calo adalah hal yang ilegal dan tidak resmi. Dikhawatirkan, hal ini dapat menjadi penipuan mengenai tarif yang ditawarkan maupun risiko yang sulit untuk diawasi faktor keselamatannya.

“Oknum yang menawarkan tiket mudik dengan bus pariwisata ini patut diwaspadai karena belakangan sudah banyak mulai gencar menawarkan jasa untuk mengantarkan mudik. Sayangnya mereka bukan dari PO resmi dan beroperasi tanpa izin resmi, tidak terdaftar. Dikhawatirkan kalau kendaraannya sudah lama tidak diuji kir, maka faktor keselamatan jadi taruhannya. Oleh karena itu kami akan tingkatkan pemeriksaan dan pengawasan terhadap bus pariwisata gelap sekaligus mengimbau masyarakat untuk tidak tergiur pada tawaran harga murah tapi tidak terjamin keamanannya,” jelas Dirjen Budi dalam keterangan resmi, Rabu (30/3/2022).

Lebih lanjut, ia menyampaikan, untuk mewujudkan Angkutan yang Berkeselamatan, Ditjen Hubdat akan meningkatkan pengawasan terhadap keberadaan angkutan pariwisata ilegal yang tidak berizin.

Sementara bagi pengusaha bus pariwisata  yang berizin diharapkan untuk melakukan rampcheck terhadap armada yang dimilikinya, terutama menjelang Angkutan Lebaran 2022. “Saat melakukan rampcheck dimohon agar berkoordinasi dengan BPTD dan Dishub setempat, terutama karena ada kemungkinan terdapat armada bus pariwisata yang lama tidak dioperasikan selama masa pandemi,” jelas Dirjen Budi.

Selain itu, ia mengatakan, “Kami minta masyarakat untuk sama-sama menggunakan sekaligus mendukung operasional transportasi khususnya PO bus yang resmi. Terlebih selama beberapa tahun terakhir bus pariwisata sering mengalami kecelakaan dan cukup fatal, maka kami mengimbau untuk kita bersama-sama mencegah adanya kejadian tersebut dengan memilih menggunakan bus AKAP resmi dengan trayek yang sudah terdaftar sehingga pengawasan dan keselamatannya terjamin,” urainya.

Menurut Dirjen Budi faktor keselamatan bus pariwisata dan AKAP menjelang Angkutan Lebaran 2022 perlu ditingkatkan. Terutama pada masa pandemi Covid-19, unsur kesehatan baik pengemudi dan kru patut diperhatikan sebelum bertugas.

“Kita semua tentu tidak ingin pada periode Angkutan Lebaran 2022 ini pengawasan menjadi lemah dan justru membahayakan kesehatan calon penumpang. Seharusnya baik peningkatan keselamatan dan protokol kesehatan tetap dijaga meski pandemi kini kian kondusif,” paparnya.

Ia juga mengimbau agar jajarannya di Ditjen Hubdat untuk menggandeng Polri agar menjalin koordinasi guna menjaring oknum yang berupaya menipu calon pembeli tiket mudik dengan bus pariwisata ilegal.

“Kita perlu mengantisipasi kejadian ini karena di media sosial sudah mulai banyak agen-agen yang tidak bertanggungjawab menawarkan jasa mudik dengan bus pariwisata yang kondisi bus nya tidak jelas serta trayeknya tidak memiliki izin,” pungkasnya. (IRW)

Baca Juga: Antisipasi Lonjakan Pemudik, Dishub DKI Siagakan 600 Bus AKAP di Sejumlah Terminal