CARITAU SURABAYA – Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi menyampaikan dana zakat Aparatur Sipil Negara (ASN) Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya sebesar Rp1,7 miliar digunakan untuk menebus ijazah milik 729 pelajar SMA/SMK sederajat di Kota Surabaya.

Ijazah tersebut ditahan pihak sekolah lantaran belum melunasi tunggakan administrasi SPP (Sumbangan Pembinaan Pendidikan) sekolah.SMA/SMK sederajat dari total 25 sekolah di Kota Surabaya.

Baca Juga: Pemerintah Buka Lowongan CASN 2.3 Juta di 2024, Simak Formasinya

"Uang untuk menebus 729 ijazah itu totalnya Rp1,7 miliar. Dari mana uangnya? Dari zakat yang dibayarkan ANS melalui Badan Amil Zakat Nasional (baznas). Inilah yang saya bilang membangun Surabaya melalui gotong-royong," kata Eri Cahyadi , Rabu (15/6/2022).

 Wali Kota yang akrab dipanggi Zak Eri ini  tak menginginkan lagi ada pelajar Surabaya yang ijazahnya sampai ditahan pihak sekolah. Karena menurutnya, mencerdaskan anak bangsa sudah menjadi tanggung jawab dan kewajiban pemerintah.

"Entah uang gedung atau apa itu menjadi tanggung jawab pemerintah. Semoga tahun ini yang terakhir dan tidak ada lagi (pelajar) yang tidak bisa menebus ijazahnya," tegasnya.

Cak Eri menyatakan, sudah berkoordinasi dengan Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur untuk menyelesaikan persoalan tersebut. Bahkan, apabila bantuan operasional sekolah (BOS) maupun bantuan operasional pendidikan daerah (Bopda) belum cukup untuk mengcover, Pemkot Surabaya juga siap membantu menganggarkan melalui beasiswa.

 "Kalau ternyata masih ada yang dibutuhkan, maka kita juga anggarkan untuk beasiswa anak-anak SMA sederajat. Jadi, berapa ratus ribu,” katanya. 

Cak Eri meyakini, bahwa Pemkot Surabaya dan Pemprov Jatim memiliki semangat yang sama dalam mencerdaskan anak bangsa. Oleh sebabnya, dibutuhkan sinergi dan kolaborasi dalam upaya menyelesaikan persoalan pendidikan tersebut.

 "Yang terpenting, di Surabaya tidak ada lagi anak yang tidak bisa meneruskan ke jenjang pendidikan atau bekerja, karena tidak punya ijazah lantaran ditahan," pungkas Cak Eri.(HAP)

Baca Juga: Bawaslu RI Tegaskan Kepala Desa dan ASN yang Tak Netral Bisa Dipidana