CARITAU SURABAYA - Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi melarang jajaranya di tingkat kecamatan, kelurahan hingga puskesmas minta fotokopi KTP dan KK warga karena datanya sudah ada di aplikasi Sayang Warga agar pelayanan menjadi lebih efisien dan tidak memberatkan warga.

“Ketika data warga sudah masuk ke aplikasi Sayang Warga, itu tidak perlu membuat laporan lagi, cukup itu tok (itu saja), apa lagi minta fotokopi KTP,” kata Wali Kota saat 'Ngobras' (Ngobrol Santai) bersama Tim Penggerak PKK, jajaran asisten, kepala PD dan camat serta lurah di Surabaya pada Selasa (2/8/2022).

Baca Juga: Surabaya Siapkan Nakes Mobile dan Hotline 24 Jam di Pemilu 2024, Wali Kota: Semua Gratis

Ngobras kali ini diikuti oleh 1.551 Kader Surabaya Hebat (KSH) dari dua kecamatan, yakni Tegalsari dan Genteng. Para kader mencurahkan berbagai usulan dan keluhan terkait aplikasi Sayang Warga dan pengisian data serta insentif kader.

Wali Kota Surabaya yang akrab di panggil Cak Eri pun menegaskan, ketika Pemkot Surabaya akan memberikan bantuan kepada warga yang mengalami kesusahan, tidak perlu lagi meminta data seperti fotokopi KTP dan Kartu Keluarga (KK) karena semua itu sudah terdata di dalam aplikasi Sayang Warga, termasuk data nomor induk kependudukan (NIK) Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR).

“Kalau ada anak buah saya yang minta data KTP atau KK, nggak usah dikeki (jangan diberi). Saya haramkan lurah, camat dan puskesmas njaluk (minta) fotokopi KTP dan KK, ini koreksi betul buat kami,” tegas Cak Eri.

Cak Eri menyampaikan, pendataan warga itu harus sudah terintegrasi satu sama lain, baik itu dari kelurahan, kecamatan hingga ke OPD terkait. Masih adanya sistem administrasi manual tersebut, menurutnya ada yang perlu diperbaiki dan evaluasi, agar pelayanan ke depannya semakin baik.

“Kalau sudah ada aplikasi tapi masih diminta berkas, yo onok sing salah (ada yang salah) di sistem itu. Saya bilang ke semua kader, kalau diminta (fotokopi KTP dan KK) jangan kasih. Smartcity yo ngene iki (ya seperti ini) harus terintegrasi,” jelasnya.

Cak Eri menambahkan, setelah menerima kunjungan dari Wakil Menteri Kesehatan (Wamenkes) RI, dr. Dante Saksono Harbuwono, kemarin (1/8/2022), Pemkot Surabaya mendapat apresiasi, karena memberi insentif senilai Rp 400 ribu kepada KSH. Menurut Wamenkes RI, dr. Dante, insentif Pemkot Surabaya paling tinggi ketimbang kota - kota lain di Indonesia.

“Menurut beliau insentif KSH ini paling tinggi, bahkan di kota lain ada yang nggak dapat. Beliau juga mengatakan, terkait insentif itu akan disampaikan dalam rapat di sana (pusat), untuk bentuknya kami belum tahu pasti,” pungkasnya. (HAP)

Baca Juga: SD-SMP Negeri di Surabaya Dilarang Nambah Kelas, Ini Alasan Wali Kota