CARITAU JAKARTA - Pakar Hukum Tata Negara Feri Amsari menyoroti Uji Materi Usia calon presiden (Capres) - calon wakil preaiden (Cawapres) 35 Tahun yang saat ini tengah berproses di Mahkamah Konstitusi (MK).

Diketahui, sampai saat ini MK tak kunjung putuskan hasisl gugatan uji materi tersebut.

Baca Juga: Polisi Benarkan Anggota PPLN Kuala Lumpur yang Jadi DPO Serahkan Diri

Dirinya menduga, proses uji materi terhadap aturan batas usia calon presiden (capres) dan calon wakil presiden (cawapres) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu berlangsung lamban lantaran berkaitan dengan kepentingan politis.

“Bukan tidak mungkin karena tekanan politiknya tinggi. Terkesan bahwa permohonan ini hanya memanfaatkan keadaan” kata Feri dikutip, Selasa (10/10/2023).

Ia menjelaskan, tidak ada standar baku mengenai lama perkara yang ditangani MK. Tak jarang, proses uji materi di MK berlangsung sangat lamban, bahkan sampai 2 tahun.

Namun, kerap pula prosesnya berlangsung sangat cepat. Uji materi terhadap aturan syarat e-KTP dan paspor sebagai alat bukti pemilih di pemilu misalnya, prosesnya hanya berlangsung tiga hari.

“MK seringkali tidak konsisten, dalam hal-hal yang sangat urgen mereka bisa cepat,” ucap peneliti senior Pusat Studi Konstitusi (Pusako) Universitas Andalas ini.

Menurut Feri, uji materi aturan batas usia capres-cawapres kental akan nuansa politik, sehingga tak kunjung diputuskan meski proses pemeriksaan perkara sudah selesai.

Padahal, proses pendaftaran capres-cawapres Pemilu 2024 tinggal menghitung hari, yakni 19-25 Oktober 2023. Bisa jadi, putusan soal uji materi ini sengaja diketuk mendekati masa pendaftaran capres-cawapres. Sehingga, jika putusan tersebut kontroversial karena dinilai menguntungkan satu pihak, gejolak masyarakat bisa cepat teredam.

"Dugaan saya begitu, jadi ditunggu di saat yang tepat, sehingga orang akhirnya sibuk di proses pendaftaran, tidak sibuk mengkritik putusan MK," pungkasnya. (DID)

Baca Juga: Suara PSI Kian Meroket, Ini Kata KPU