CARITAU JAKARTA - Pasca Ketum PKB, Muhaimin Iskandar atau Cak Imin didapuk menjadi Calon Wakil Presiden (Cawapres) pendamping Anies Baswedan, isu liar terkait kasus dugaan korupsi pengadaan sistem proteksi tenaga kerja Indonesia di lingkungan Kementerian Tenaga Kerja (Kemenaker) tahun 2012 pun menyeruak.

Rencananya, KPK mengeluarkan opsi pemanggilan terhadap Cak Imin dalam dugaan korupsi ini. Pasalnya, saat korupsi tersebut bergulir, Cak Imin menjabat sebagai Menteri Tenaga Kerja (Menaker).

Baca Juga: Kabar Jokowi Bakal Gabung Golkar, Airlangga: Memang Sudah Rapat

Komunikolog Politik dan Hukum Nasional Tamil Selvan mempertanyakan mengapa KPK pimpinan Firli Bahuri baru memberi perhatian pada kasus tahun 2012 setelah menjabat hampir 4 Tahun.

"Pemeriksaan kasus dugaan ini akan dilihat publik sangat politis, karena setelah 4 tahun menjabat kenapa baru sekarang kasus ini dibuka," kata Dosen Universitas Dian Nusantara, Minggu (3/9/2023).

"Apakah ini untuk menjegal Cak Imin menjadi calon wakil presiden Anies? tentu publik akan bertanya demikian. Ini yang harus dijelaskan oleh KPK," lanjutnya menanyakan. 

Pengamat yang selalu menjadi opinion leader dalam menghalau serangan negatif kepada KPK ini mengatakan, bahwa KPK jangan sampai menjadi alat politik kekuasaan untuk kepentingan tertentu.

"Karena 2 periode kepempinan KPK (Abraham Samad dan Agus Raharjo) tidak melihat kasus ini. Maka ini menjadi tanda tanya besar di publik. Jangan sampai KPK ini hanya jadi algojo penguasa untuk kepentingan politik tertentu," tandasnya.

Secara politik, pria yang akrab disapa Kang Tamil ini melihat patern politik penguasa dalam menghadapi Anies sama dengan Pola Kerajaan Mataram dalam menguasai Surabaya.

Dirinya menjelaskan bahwa Sultan Agung tidak pernah mengalahkan Surabaya dengan cara perang, namun Mataram menundukan wilayah supporting Surabaya seperti Tuban, Madura, dan Sukadana di Kalimantan Barat, sehingga pada akhirnya Surabaya memyerah.

Hal yang sama dengan Anies, Kang Tamil melihat pola penguasa mengkebiri Support Sistem yang mendukung Anies, seperti mengkerdilkan Nasdem dan kini dengan membuka kasus dugaan Korupsi yang berkaitan dengan Cak Imin.

"Karena kalau langsung serangan ditujukan ke Anies, hal ini akan meningkatkan simpati publik. Maka strateginya mengkebiri Support Sistem nya, hingga akhirnya Anies menyerah," kritiknya.

Sebelumnya diketahui bahwa KPK telah menggeledah Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) di Jalan Gatot Subroto, Jakarta Selatan, pada Jumat 18 Agustus 2023 dan telah menetapkan 3 orang sebagai tersangka. (DID)

Baca Juga: Ridwan Kamil Jadi Ketua TKD Jawa Barat, Yakin Prabowo-Gibran Menang 2024