CARITAU JAKARTA – Transformasi ekonomi berbasis digital harus didukung dengan pengembangan literasi dan keterampilan yang lebih inklusif dan produktif. 

Demikian disampaikan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto  saat memberikan Welcoming Remarks kegiatan Paralel Session of Side Event G20 Global Partnership for Financial Inclusion: Workshop on Digital Financial Inclusion for Unlocking Post-Pandemic Regional Growth secara virtual, Kamis (12/5/2022).

Baca Juga: Komitmen Lanjutkan Transformasi 2.0, Menteri BUMN: PLN Jantungnya Indonesia

“G20 harus menjadi motor pengembangan ekosistem yang mendorong kolaborasi dan inovasi. Indonesia melalui kepemimpinan dalam Presidensi G20 berkomitmen agar bisa menghasilkan aksi konkret yang dapat dicontoh di berbagai tempat dan bermanfaat bagi dunia,” ujarnya.

Dengan adanya momentum Presidensi G20 di Indonesia, lanjutnya, akan mendorong upaya bersama pemulihan ekonomi dunia dengan tema “Recover Together, Recover Stronger”.

 Dengan semangat untuk “Pulih Bersama”, Presidensi G20 Indonesia berperan dalam mendorong pemulihan ekonomi pasca pandemi yang lebih kuat, tangguh, dan lebih siap menghadapi tantangan di masa depan.

Dalam keempatan yang sama Deputi Bidang Koordinasi Ekonomi Makro dan Keuangan Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Iskandar Simorangkir selaku Sekretaris Dewan Nasional Keuangan Inklusif (DNKI) yang hadir secara virtual mengatakan transformasi digital diperlukan untuk mempercepat perluasan akses keuangan formal untuk memberikan kesempatan berusaha yang lebih adil, mengurangi kesenjangan, dan memperkuat ketahanan ekonomi.

“Momentum pemulihan ekonomi dalam Presidensi G20 harus dimanfaatkan untuk mencapai tujuan nasional, utamanya prioritas kita dalam transformasi ekonomi berbasis digital menuju Indonesia Maju,” ungkap Deputi Iskandar dikutip Antara.

Pemerintah Indonesia juga mengapresiasi The Global Partnership for Financial Inclusion (GPFI) yang telah mengkoordinasikan Rencana Aksi Inklusi Keuangan sebagai pilar utama dari agenda pembangunan global yang menjadi kesepakatan seluruh negara anggota G20.

Presidensi G20 Indonesia akan terus terbuka dan mendukung kerja sama dengan berbagai pihak, baik antar pemangku kepentingan dalam negeri, maupun kerja sama dengan negara-negara G20 dan organisasi internasional untuk mengimplementasikan upaya transformasi ekonomi yang adaptif, responsif, dan inklusif.

Pemerintah juga kian gencar melakukan berbagai inisiatif dalam rangka mempercepat program keuangan inklusif pada semua kelompok masyarakat melalui Peraturan Presiden Nomor 114 Tahun 2020 tentang Strategi Nasional Keuangan Inklusif (SNKI).

Inklusi keuangan di Indonesia mengalami peningkatan dari 81,4% pada tahun 2020 menjadi 83,6% pada tahun 2021. Beberapa indikator utama yang mendukung kinerja inklusi keuangan nasional meliputi akses keuangan, penggunaan jasa keuangan formal, dan kualitas layanan jasa keuangan. 

“Peningkatan keuangan inklusif ini juga didorong dari peran keuangan digital yang tumbuh signifikan,” pungkas Deputi Iskandar.(HAP)

Baca Juga: Hadirkan Layanan Kesehatan yang Inklusif, RSUD Bandung Hadirkan Layanan 'Laraspurwa'