CARITAU JAKARTA - Ribuan massa aksi yang terdiri dari sejumlah konfederasi buruh, mahasiswa dan pelajar menggelar aksi unjuk rasa mendesak DPR RI untuk membatalkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) Cipta Kerja (Ciptaker). 

Ribuan massa aksi itu mengaku kecewa atas sikap pemerintahan Joko Widodo (Jokowi) yang mengesahkan Perppu Cipta Kerja di saat Mahkamah Konstitusi (MK) memutuskan Ombibus Law Cipta Kerja sebagai aturan undang-undang yang Inkonstitusional.

Baca Juga: Eks Danjen Kopassus Sebut KPU Operator Kecurangan Pemilu 2024

Berdasarkan pantauan Caritau.com, hingga pukul 16.59 ribuan massa nampak masih bertahan menyampaikan orasi politiknya di pintu gerbang utama gedung DPR RI. Adapun ribuan massa aksi tersebut memulai aksinya sekitar pukul 13.30 WIB. 

Sementara itu, sambil meneriakkan yel-yel tolak dan batalkan Perppu Cipta Kerja massa aksi juga sesekali mengayunkan poster dan spanduk yang dipegangnya yang bertuliskan kritik terhadap pemerintah soal penolakan Perppu Cipta Kerja.

Selain meneriakkan yel-yel, massa aksi juga turut melontarkan kekecewaannya kepada Presiden Jokowi dan Maruf Amin. Dalam aksinya massa aksi menyebut Presiden Joko Widodo dan Maruf Amin sebagai boneka pengusaha dan boneka asing. 

"Jokowi-MA, boneka Amerika. Kapitalis birokrat, musuh rakyat," teriak massa sambil long march menuju Gedung DPR/MPR RI.

Mereka menilai, pemerintahan di tangan rezim Jokowi-Maruf Amien tidak pro terhadap masyarakat khususnya kaum buruh. "Jokowi-MA rezim anti rakyat, anti demokrasi. Imperialisme hancurkan," ujar massa sambil berteriak.

Disisi lain, nampak pula ratusan personil aparat gabungan yang terdiri dari kepolisian dan TNI masih melakukan penjagaan. Ratusan aparat itu memantau kegiatan aksi demonstrasi dalam rangka memastikan demonstrasi tersebut dapat berjalan kondusif dan tertib.

Sebagaimana diketahui, Badan Legislasi (Baleg) DPR RI telah menyepakati Perppu Ciptaker untuk segera dibawa ke rapat Paripurna agar dapat segera disahkan menjadi Undang-Undang. 

Adapun dalam rapat Paripurna tersebut dihadiri Menko Perekonomian Airlangga Hartarto serta turut dihadiri juga Menko Polhukam Mahfud MD.

Sementara itu dari sembilan fraksi di DPR hanya PKS yang dengan tegas menyatakan menolak Perppu dibawa ke Paripurna. Selain itu sejumlah anggota DPD juga menyampaikan penolakan. (GIB/DID)

Baca Juga: Ratusan Massa 'Seruduk' Kantor Bawaslu dan KPU Sulsel, Bawa Selebaran 'Lawan Pemilu Curang'