CARITAU JAKARTA - Pekerja Pertamina yang tergabung dalam Serikat Pekerja Pertamina Seluruh Indonesia (SPPSI) Jakarta menegaskan menolak initial public offering (IPO) pada PT Pertamina Geothermal Energy (PGE).

Hal tersebut diungkapkan Ketua Umum SPPSI Jakarta Muhammad Anis. Atas penolakan tersebut SPPSI bersama serikat pekerja Pertamina lainnya akan melakukan aksi penyampaian pendapat di Kantor Otoritas Jasa Keuangan (OJK), pada Kamis (16/2/2023) pagi.

Baca Juga: OJK Sebut Tujuh Perusahaan Asuransi dalam Pengawasan Khusus

Hal ini merupakan tanggapan dari keputusan Kementerian BUMN, yang dianggap melakukan privatisasi pada PT Pertamina Geothermal Energy (PGE), melalui penawaran perdana saham kepada publik atau initial public offering (IPO).

Anis mengatakan, ada sekitar 1.500 orang yang akan melakukan aksi damai besok. Rinciannya, 1.050 dari kalangan pekerja Pertamina, dan sisanya 450 orang dari unsur masyarakat serta mahasiswa, yang merasa prihatin dengan kebijakan itu.

“Kami akan melakukan aksi damai di Kantor Kementerian BUMN dan OJK untuk menolak rencana IPO,” ujar Anis kepada wartawan di Jakarta Pusat, Rabu (15/2/2023).

Anis mengatakan, belum ada sejarahnya saham BUMN yang dilepas ke publik, justru memberikan keuntungan bagi pemilik mayoritasnya, yaitu pemerintah. Sebagai contoh PT Indosat yang awalnya berstatus BUMN, namun kini sahamnya telah dijual ke publik.

“Apakah teman-teman melihat suatu perkembangan dari BUMN setelah dilakukan IPO itu akan seperti apa? Pengawasan kita (pemerintah) akan semakin hilang, karena itu bukan lagi milik negara,” katanya.

Anis mengaku tak tahu pasti alasan Kementerian BUMN dan pertimbangan OJK yang ingin melakukan IPO kepada PT PGE. “Kami akan meminta pendapat dari Kementerian BUMN dan OJK, untuk memastikan bahwa proses ini berlangsung dengan baik,” ucapnya.

Anis pun menilai tidak ada urgensi bagi pemerintah untuk melakukan IPO terhadap PT PGE. Dia menduga, terdapat kepentingan kelompok atau swasta, karena PT PGE tidak pernah kesulitan mendapatkan mitra strategis, dalam setiap proyek pengembangan bisnisnya.

“Belum lagi jika berbicara prestasi, telah memiliki citra yang sangat baik di mata stakeholder. Lain lagi jika berbicara transparansi dan akuntabel, PT PGE selalu diaudit oleh aparat pengawas pemerintah, yaitu Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP),” jelasnya.

Menurut Anis, aksi korporasi tersebut tidak berlandaskan kajian yang prudent (bijaksana) dan tanpa due dilligence (uji tuntas) yang dapat dipertanggungjawabkan.

“Patut diduga pula bahwa akan terjadi lagi aksi korporasi serupa, terhadap badan usaha strategis lainnya yang merupakan cabang produksi penting, dan menguasai hajat hidup orang banyak di tubuh Pertamina,” tandasnya. (DID)

Baca Juga: OJK Luncurkan Panduan Manajemen Risiko Iklim bagi Perbankan