CARITAU JAKARTA - Persaingan dua kader PDIP, dalam hal ini Puan Maharani dan Ganjar Pranowo dalam menempati posisi bakal calon presiden (bacapres) yang akan diusung di Pilpres 2024 mendatang, asik disimak.

Menariknya, narasi-narasi yang dibangun pendukung Ganjar maupun Puan agar maju sebagai Capres 2024 belakangan ini, acapkali membanjiri kolom sarana informasi masyarakat baik di media sosial (medsos) ataupun media nasional. 

Baca Juga: Ribuan Relawan Dozer Tanah Bumbu Deklarasi Menangkan Prabowo-Gibran Satu Putaran dan Sudian Noor untuk DPR RI

Saking panasnya, salah satu dari kedua tokoh itupun yakni Ganjar Pranowo diberi sanksi internal lantaran menyatakan dirinya siap maju sebagai Capres 2024. Hal itu kemudian disinyalir menimbulkan ketidaksukaan sejumlah kader di internal partai sehingga menimbulkan polemik. 

Pengamat Politik Citra Institute, Efriza menilai polemik yang terjadi di internal PDIP soal persaingan pengusungan kandidat bursa capres 2024 antara Ganjar Pranowo dan Puan Maharani sekedar gimmick politik dalam rangka menaikan elektabilitas Partai.

Efriza mengatakan, bingkai strategi politik yang tengah disusun PDIP dengan membangun narasi mengenai persaingan Ganjar dan Puan untuk berebut tampuk kursi kandidat Capres 2024 merupakan cara baru bagi partai berlogo banteng tersebut dalam rangka menggalang suara dukungan publik melalui gimmick. 

Menurut Efriza, karir politik Ganjar yang berjalan mulus saat memimpin Jawa Tengah tidak bisa dilihat sebelah mata. Disisi lain, Efriza melihat, sosok Ganjar mampu mendongkrak citra untuk PDIP dalam membawa bahtera kapal memenang

kan Pilpres 2024. 

"Ganjar tak bisa dianggap tamat peluangnya di PDIP. Bisa saja ya PDIP menggunakan strategi gimmick politik. Terkesan ada konflik antara Ganjar dan PDIP. Padahal disatu sisi Ganjar itu ditugaskan PDIP untuk menggalang dukungan suara dan menaikkan elektabilitasnya melalui gimmick dengan PDIP tersebut," kata Efriza kepada Caritau.com Kamis (19/01/2022). 

Efriza mengatakan, sosok Ganjar harus bekerja ekstra untuk mendapatkan hati Ketua Umum PDIP, Megawati Soekarnoputri. Sebab, selaku Ketum partai Megawati memiliki hak preogratif untuk menentukan sosok Capres 2024. 

Sementara itu, Efriza menilai, Puan Maharani selaku kader juga tidak bisa dianggap sepele. Sebab, Puan yang saat ini menjabat sebagai Ketua DPR RI tersebut merupakan anak biologis dari Megawati yang memiliki hak paten dalam menentukan Capres PDIP. 

Oleh karena itu, menurut Efriza, baik Ganjar makin puan selain harus bekerja ekstra menarik simpatik Mega, keduanya juga harus mampu menarik partai koalisi pemerintah untuk sepakat mendorong nya menjadi Capres 2024. 

Berdasarkan kondisi tersebut, jika persaingan mendapatkan tiket keduanya buntu, sebagai solusi, menurut Efriza, akan ada kemungkinan Ganjar dan Puan dipasangkan oleh PDIP sebagai Capres dan Cawapres 2024. 

"Maka Ganjar kemungkinan diterima oleh PDIP. Tetapi dengan syarat Puan Maharani sebagai cawapres. Win-win solution ini bisa diterima oleh partai-partai koalisi pendukung Ganjar, jika disertai hitungan kompensasi sebelum dan pasca pilpres yang akan mereka terima," tutur Efriza. 

Efriza mengungkapkan, strategi pengusungan pasangan calon dari internal partai yang sama merupakan strategi matematis yang sebelumnya telah berhasil diterapkan oleh PKS  Kota Depok, Jawa Barat pada kontestasi Pemilu 2019. 

Efriza menjelaskan, pada saat itu selaku sosok petahana Mohamad Idris (Wali Kota Depok) terkesan dibuang oleh PKS. Disatu Sisi posisi Imam Budi yang didukung penuh oleh kader malah mengisi posisi sebagai Wakil Walikota untuk mendampingi Mohammad Idris. 

"Apakah strategi ini memungkinkan terjadi? menurut saya amat memungkinkan. Strategi ini berhasil diterapkan oleh PKS di kota Depok. Saat itu petahana Mohammad Idris yang terkesan telah dibuang oleh PKS malah bisa merangkul koalisi partai lain," ungkap Efriza. 

"Sedangkan Imam Budi Hartono yang didukung oleh PKS akhirnya malah dipasangkan sebagai wakil dari Mohammad Idris," sambung Efriza.

Efriza menambahkan, selain dapat berkaca pada pasangan PKS di Depok, Jawa Barat, PDIP juga harus melihat polarisasi pencalonan Capres dan Cawapres di 2019 lalu yang dicalonkan Partai Gerindra. Saat itu, Prabowo memantapkan diri untuk menjadi Capres didampingi Sandiaga Uno yang juga merupakan kader Partai Gerindra. 

"Padahal ini adalah pasangan paket PKS yang didukung juga oleh partai lain saat itu PD dan PPP. Dan, jangan lupakan pula saat Prabowo-Sandiaga Uno mereka paket Gerindra yang didukung oleh PKS, PAN, PD," tandas Efriza. (GIB)

Baca Juga: PPP Berharap Sandiaga Uno Tetap Masuk ke TPN Ganjar Pranowo