CARITAU JAKARTA - Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (KontraS) menilai, tindakan represi terus menerus dilanjutkan terhadap mereka yang kritis baik dalam ranah publik ataupun digital. Bahkan aktornya tidak hanya berasal dari aparat.

Koordinator KontraS, Fatia Maulidiyanti menyebut, beberapa aksi represi yang ditunjukan membuktikan, reformasi Polri demi meningkatkan kepercayaan publik belum berhasil. Artinya, selama tiga tahun memimpin, Jokowi dinilai gagal melakukan reformasi ditubuh polri.

Baca Juga: Presiden Jokowi Bertemu Dengan Para Gubernur

Menurut Fitria, tindakan oknum kepolisian kekerasan dan pelanggaran telah berimplikasi pada kerugian di masyarakat. 

"Anggota di lapangan berpotensi kerap melakukan pelanggaran,” kata Fatia di Jakarta, Jumat (21/10/2022).

Tak hanya itu, ia menilai, ruang kebebasan sipil terus menyempit dalam tiga tahun pemerintahan Jokowi-Maruf. Hal ini, ditunjukkan dengan penggunaan UU Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) hingga dugaan kriminalisasi oleh pejabat negara.

"kami menilai bahwa eskalasi menyempitnya ruang kebebasan sipil terus terjadi ditunjukkan dengan penggunaan UU ITE hingga kriminalisasi oleh pejabat negara," ujar Fatia.

Bahkan kata dia, Jokowi tak kunjung berhasil menyelesaikan situasi kemanusiaan di Papua.

"Situasi di Papua kian memburuk dengan pemaksaan kepentingan dan berlanjutnya eskalasi kekerasan," imbuhnya.

Alih-alih membuka dialog, lanjut Fatia, pemerintah justru menempuh jalan represi saat terjadi penolakan terhadap RUU Otsus Papua dan RUU DOB. 

"Pendekatan keamanan seperti ini tentu harus dihentikan," pungkas Fatia.

KontraS pun mendesak Jokowi segera memperbaiki kinerja pemerintahannya dalam segi penegakan hukum. Salah satunya mereformasi kultur penegak hukum hingga meninggalkan pendekatan represif dalam melakukan penertiban. (DID)

Baca Juga: Hari Perdana Presiden Joko Widodo Berkantor di IKN