CARITAU JAKARTA - Badan Pengawas Pemilu Republik Indonesia (Bawaslu RI) menghimbau seluruh jajaran baik di tingkat Pusat, Provinsi, Kabupaten/Kota agar dapat menjaga marwah dan juga nama baik dari kelembagaan dalam rangka menjalankan tugas kepengawasan di kontestasi Pemilu 2024. 

Adapun Himbauan itu ditekankan menyusul semakin dekatnya waktu pelaksanaan tahapan dan penyelenggaraan kontestasi Pemilu 2024. 

Baca Juga: Penolakan Hasil Pemilu 2024

Anggota Bawaslu RI Totok Hariyono mengatakan penekanan himbauan itu harus diterapkan kepada seluruh jajaran agar tak melakukan hal-hal yang dapat melanggar aturan perundang-undangan. 

Dalam keteranganya, Totok menegaskan, setiap jajaran harus menjalankan tugas pengawasan yang ditetapkan Undang-Undang dan bersikap menjaga nama baik satu sama lain dengan mengedepankan konsep gotong royong.  

"Jadi setiap jajaran harus saling jaga nama baik, harkat dan martabat lembaga. Kita jaga amanat ini bersama dengan konsep gotong royong," tegas Totok dalam keteranganya tertulis dikutip Jumat (28/7/2023).

Selain itu, ia menuturkan, apabila jajaran Bawaslu dalam menjalankan tugasnya terbukti melanggar peraturan Undang-Undang, maka pihaknya tidak akan segan menindak dengan melakukan pelaporan ke Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP). 

"Karena pengawas pemilu disumpah oleh agama dan undang-undang. Hal itu jangan disepelekan. Jadikan pedoman supaya tidak keluar dari marwah pengawas pemilu," terangnya.

Pria yang menjabat sebagai Koordinator divisi hukum dan penyelesaian sengketa itu menilai, dalam pengaplikasian tugas kepengawasan para pimpinan harus menjadi contoh yang baik bagi jajaranya. 

Oleh karena itu, Totok megatakan, pimpinan ataupun sekretariat dalam mengemban jabatannya tidak boleh memutuskan kebijakan yang sembarangan. Selain itu, Totok menambakan, adapun setiap kebijakan yang dibuat harus serta Merta dilandasi aturan perundang-undangan ataupun Perbawaslu. 

"Penentuan kebijakan jangan jadikan jadikan alat memicu pertempuran psikis. Justru disini alat untuk satukan hati saling terima dan legowo. Masing-masing punya hak. Jadikan pleno ruang tinggi ambil keputusan," tandas Totok. (GIB/DID)

Baca Juga: Soroti Polemik Sirekap, Mahfud Md: KPU Sekarang Ugal-Ugalan!