CARITAU MAKASSAR – Kasus dugaan korupsi pembebasan lahan industri persampahan Makassar hingga kini masih bergulir di bidang pidana khusus (Pidsus) Kejari Makassar. Namun, belum ada kejelasan terkait penanganan itu.

Menanggapi hal itu, Anti Corruption Committe (ACC) Sulawesi menyayangkan sikap tertutup tim penyidik Pidsus Kejari Makassar dalam penanganan kasus dugaan korupsi pembebasan lahan industri persampahan Kota Makassar.

Baca Juga: Kasus Mafia Tanah Lahan Industri Persampahan Makassar Segera Dilimpahkan ke Pidsus, 20 Saksi Telah Diperiksa

“Kasus ini tak pernah lagi didengar perkembangannya sejak penanganannya dilimpahkan oleh bidang intelijen ke bidang pidsus. Betul-betul sangat mengherankan sikap tertutup pidsus Kejari Makassar ini,” kata Ketua Badan Pekerja ACC Sulawesi, Kadir Wokanubun, Jumat (18/3/2022).

Kata dia, sikap tertutup bidang pidsus Kejari Makassar ini tidak sejalan dengan imbauan Jaksa Agung yang telah menekankan transparansi penanganan sejumlah kasus korupsi. 

Di mana dari sejumlah penanganan kasus korupsi yang ditangani oleh Kejaksaan Agung sendiri cukup terbuka di antaranya penanganan kasus dugaan korupsi Asabri dan dugaan korupsi di tubuh Garuda Indonesia.

Padahal kasus dugaan korupsi pembebasan lahan industri sampah di Kota Makassar ini tidak main-main taksiran kerugiannya. 

"Bayangkan saja anggaran sebesar Rp70 miliar lebih dihabiskan membebaskan lahan tapi ujung-ujungnya lahan tak bisa disertifikatkan oleh Pemkot Makassar. Artinya dalam kegiatan ganti rugi ada dugaan salah bayar,” jelasnya.

Kadir pun berharap ada teguran dari Kejaksaan Agung dengan tertutupnya sikap Kejari Makassar dalam mengumumkan perkembangan penanganan kasus dugaan korupsi pembebasan lahan industri sampah Kota Makassar tersebut.

Secara kelembagaan ACC Sulawesi mendesak Jaksa Agung segera mengevaluasi kinerja Kepala Seksi Pidana Khusus Kejari Makassar dan Kepala Kejaksaan Negeri Makassar itu.

“Selain evaluasi, kami juga mendesak Jaksa Agung memberikan atensi tinggi penanganan kasus ini agar segera menemukan kepastian hukum,” tandasnya. (KEK)