CARITAU JAKARTA - Rancangan Undang - Undang Daerah Khusus Jakarta (RUU DKJ) yang salah satu poinnya berisi Gubernur dan Wakil Gubernur Jakarta dipilih oleh presiden, menuai kontroversial.

Usulan RUU DKJ ini pun banyak penolakan. Namun pihak yang mengusulkan agar Gubernur Jakarta dan Wakil Gubernur ditunjuk Presiden RI, mulai terkuak. Adalah Badan Musyawarah (Bamus) Suku Betawi 1982.

Ketua Umum Bamus Suku Betawi 1982 Zainuddin alias Haji Oding membenarkan, bahwa pihaknya yang menggagas agar kepala daerah di Jakarta ditunjuk Presiden.

Usulan itu disampaikan saat Haji Oding yang juga menjadi Wakil Ketua Majelis Kaum Betawi ini, mengikuti rapat dengar pendapat umum (RDPU) dengan DPR RI terkait RUU DKJ beberapa waktu lalu.

"Kami mengusulkan agar Gubernur dan Wakil Gubernur ditunjuk oleh presiden, cost (biaya) politik lebih kecil, kemudian dampak keamanan juga dapat dihilangkan gitu," kata Haji Oding pada Jumat (8/12/2023).

Haji Oding mengatakan, gagasan itu juga sudah disampaikan dalam lembaga adat yakni Majelis Kaum Betawi. Lembaga itu mewadahi dua organisasi yakni Bamus Suku Betawi 1982 yang dipimpin Haji Oding dan Bamus Betawi yang dipimpin Riano P Ahmad.

Selain itu, kata dia, pertimbangan lain penunjukkan Gubernur secara langsung karena mereka menginginkan putra daerah menjadi pemimpin di Jakarta.

Dia berharap, putra daerah mendapat keistimewaan pasca Ibu Kota dipindah dari Jakarta ke Provinsi Kalimantan Timur.

“Di situ ada kompromi soal putra daerah menjadi salah satunya toh, di mana-mana juga ada privilese politik yang diberikan kepada putra asli daerah, yaitu kaum Betawi,” ucap Haji Oding.

“Kalau ditunjuk oleh Presiden, salah satunya harus representasi putra daerah. Jadi itu yang melatarbelakangi mengapa kami mengusulkan Gubernur dipilih oleh Presiden,” sambung Haji Oding.

Meski kepala daerah tingkat provinsi ditunjuk Presiden, Haji Oding mengusulkan agar kepala daerah tingkat kota/kabupaten tidak lagi ditunjuk Gubernur.

Dia berharap agar status administrasi di tingkat kota dan kabupaten dihapuskan, sehingga terdapat pemilihan langsung Wali Kota dan Bupati di Jakarta.

“Wali Kota nya dipilih langsung oleh Pilkada atau Pilwali, kemudian ada juga dibentuk DPRD di tingkat kota, itu keinginan kami gitu,” imbuhnya.

Jika Gubernur tetap dipilih lewat Pilkada dan Wali Kota dipilih oleh Gubernur, kata dia, hal ini tidak ada bedanya dengan status Jakarta yang masih menjadi Ibu Kota.

Lantaran Jakarta statusnya akan berubah menjadi DKJ, dia berharap agar Gubernur dipilih Presiden dan Wali Kota/Bupati dipilih rakyat.

“Mana kekhususannya (Jakarta) gitu loh, kekhususannya adalah sebagai putra daerah kami meminta untuk privilese politik. Sudahlah diangkat oleh presiden, masyarakat yang lain silakan bicara punya hak masing-masing tapi tolong perhatikan Jakarta punya putra darrah sebanyak 28 persen, tolong kita hormati gitu,” pungkasnya. (DID)