CARITAU JAKARTA - Gubernur Jawa Barat, Ridwan Kamil yang juga Wakil Ketua Umum Bidang Penggalangan Pemilih dan Co-Chair Badan Pemenangan Pemilu DPP Partai Golkar mengaku tidak minat untuk menjadi Calon Presiden pada Pemilu 2024 mendatang.

Namun ternyata, Ridwan Kamil tengah membidik posisi Gubernur DKI Jakarta. Hal tersebut dikatakan Kang Emil, sapaan karib Ridwan Kamil dalam youtube Abraham Samad Speak UP, dikutip Rabu (8/2/2023).

Baca Juga: Ridwan Kamil Blusukan di Pasar Tanah Abang

"Kalau saya lanjut jadi Gubernur Jawa Barat, itu masih zona nyaman. Surveinya di atas 70 persen. Artinya, survei saya bagus karena kerja. Empat tahun, saya dapat penghargaan 480. Ini menunjukkan ada 480 perubahan. Opsi dua, (ke) Jakarta misalnya," kata Ridwan Kamil.

Diakuinya, pada periode satu menjadi Kepala Daerah di Jawa Barat masih dimungkinkan untuk dilanjutkan jadi Gubernur DKI Jakarta untuk periode keduanya. Sehingga, ucapnya, untuk mengabdi ke Indonesia itu tidak mesti menjadi presiden.

"Karena sudah masuk ke Golkar, Partai pasti sudah punya hitungan. Kalau Partai sudah memerintahkan, kan nggak bisa menolak. Pak Airlangga kan nggak bisa menolak (jadi Capres), karena Munas sudah menyatakan Capres Golkar adalah pak Airlangga," ujarnya.

Untuk itu, tegas Ridwan, dirinya akan mengikuti pada keputusan Partai Golkar sejak dirinya resmi menjadi kader Partai Golkar. Terlebih, tegasnya, Golkar telah menugaskan dirinya untuk melakukan penggalangan pemilih sebanyak-banyaknya bagi Partai Golkar, terutama dari generasi milenial maupun generasi Z.

"Saya memahami, Gen Z itu lagi butuh politik yang make sense ke mereka. Makanya, medium mereka HP. Jadi, saran saya pada semua caleg-caleg, kampanyenya di HP saja kalau mau mengambil hati mereka, tapi nggak bisa dengan pencitraan, tunjukkan dengan prestasi," tegasnya.

Diakuinya, dorongan untuk menjadi Capres maupun Cawapres terus bergulir. Apalagi, mantan wali Kota Bandung tersebut mendapatkan jabatan strategis di tubuh partai berlambang pohon beringin.

Dirinya mengaku akan tetap tunduk dan patuh terhadap keputusan yang diambil Partai Golkar, termasuk menjalankan tugas dari Ketua Umum DPP Partai Golkar Airlangga Hartarto. (DID)

Baca Juga: RUU DKJ Inisiatif DPR?