CARITAU JAKARTA - Langkah politik NasDem dengan mendeklarasikan pasangan AMIN alias Anies Baswedan - Muhaimin Iskandar (Cak Imin) berimbas pada kekecewaan yang mendalam bagi Partai Demokrat.

Partai berlambang mercy tersebut mengaku sangat kecewa dan merasa dikhianati lantaran keputusan itu diduga dilakukan secara sepihak dan tidak melibatkan rekan koalisinya PKS dan Demokrat yang notabennya berada didalam Koalisi Perubahan untuk Persatuan (KPP). 

Baca Juga: Viral Video Hasil Pemungutan Suara di Luar Negeri, KPU: Hoaks!

Buntut keputusan tersebut, seluruh elit Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Demokrat kemudian memerintahkan kader dan simpatisan diseluruh Indonesia agar mencopot baliho partai bergambar Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudyonono (AHY) yang berdampingan dengan Anies Baswedan. 

Selain melakukan aksi mencopot baliho bergambar Anies, Demokrat dalam pernyataan resmi memutuskan untuk mengundurkan diri dan mencabut dukungannya kepada Anies Baswedan.

Saat ini publik masih menanti langkah politik partai yang dinahkodai AHY tersebut. Apakah akan memutuskan berkoalisi dengan Ganjar Pranowo sebagai PDIP atau berlabuh ke Prabowo yang diusung Koalisi Indonesia Maju (KIM) atau opsi terakhir memilih untuk membentuk poros baru.

Pengamat Politik Universitas Islam Negeri (UIN) Syarif Hidayatullah Jakarta, Zaki Mubarak menilai, Partai Demokrat saat ini dalam posisi dilematis paska keputusanya yang hengkang dari Koalisi Perubahan.

Dirinya menjelaskan, posisi dilematis yang dirasakan Demokrat lantaran tidak banyak parpol yang merasa nyaman untuk berunding atau bekerjasama dengan Demokrat, karena sikap SBY yang terkesan memaksakan kehendak mengunsung AHY sebagai Cawapres. 

"Iya jadi saat ini Partai Demokrat (PD) dalam posisi dilematis. Mau ke mana-mana sulit. Tidak banyak pimpinan parpol yang merasa nyaman berunding dengan pak SBY. Mau koalisi dengan PDI-P ada kendala 'pertikaian lama' dengan bu Mega. Pak SBY sejak lama diketahui dianggap mengkhianati bu Mega," ungkap Zaki kepada caritau.com, Senin (11/9/2023). 

Disisi lain menurut Zaki, Demokrat juga akan menghadapi kesulitan yang sama apabila bergabung ke Koalisi Indonesia Maju (KIM) yang dinahkodai Prabowo Subianto. 

Sebab, menurut Zaki, posisi Prabowo dan SBY yang sama-sama merupakan sosok eks Jendral TNI menimbulkan persaingan ego antara keduanya terkait kepemimpinan.  

"Nah mau koalisi dengan pak Prabowo juga ada masalah lama yaitu persaingan sesama jenderal. Gerindra dengan Koalisi besarnya juga kurang membutuhkan PD, apalagi pak SBY minta syarat macam-macam jadi itu tidak mungin ditawarin Cawapres. Sudah banyak yang ngantri," ungkap Zaki.

Lebih lanjut dirinya menuturkan, kemungkinan munculnya poros baru yang akan dibangun oleh Demokrat juga terlampau sangat kecil, lantaran dua partai yang digadang-gadang bisa diajak kerjasama yakni PKS dan PPP ditenggarai juga tak berminat untuk membangun koalisi baru. 

"Poros baru juga susah. PKS dan PPP tidak berminat buat poros baru hanya untuk kalah Pilpres. PPP sudah Koalisi dengan PDI-P. Jadi opsi ini tidak mungkin," ujar Zaki.

Zaki menuturkan, yang paling memungkinkan posisi Demokrat saat ini yakni mengurungkan niat untuk hengkang dari Koalisi Perubahan dan bergabung kembali guna embangun kerjasama politik dengan NasDem, PKS dan PKB. 

"Jadi menurut saya itu, yang paling mungkin ya gabung lagi dengan Koalisi lama plus PKB. Balik lagi, mendukung Anies dan Cak Imin di pilpres 2024," kata Zaki. 

Kendati demikian, Zaki menambahkan, apabila Demokrat kembali ke Koalisi Perubahan maka potensi AHY untuk maju menjadi Cawapres 2024 akan kembali kandas dan kemungkinan hanya mendapat posisi tawaran sebagai Menteri jika Anies-Cak Imin menang dalam kontestasi Pilpres 2024 mendatang. 

"Jadi opsi bagi AHY, anak emas pak SBY, mungkin turun, manjadi salah satu Menteri kalau Koalisi ini menang. Ini juga masih ada persoalan: apa Surya Paloh mau menerima kembalinya Partai Demokrat," tandas Zaki. (GIB/DID)

Baca Juga: Hari Pertama Kampanye, Prabowo Temui Jokowi di Istana Bogor, Ada Apa?