CARITAU JAKARTA - Mantan Komisioner Komnas HAM Natalius Pigai menyoroti pemberian status siaga tempur di Kabupaten Nduga, Papua menyusul serangan Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB) yang menewaskan 1 prajurit.

Kenaikan status itu dilakukan setelah komplotan teroris Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB) yang menyandera Philips Mark Methrtens menyerang pasukan elite TNI yang sedang melakukan pencarian.
 

Natalius Pigai menegaskan, kenaikan status operasi dari soft approach menjadi siaga tempur itu jelas merugikan masyarakat Papua, sebab yang menjadi korban dalam operasi ini adalah warga-warga lokal, bukan anggota kelompok separatis itu.
 

"@jokowi 5 kali perintah lebih dari siaga tempur “Operasi Militer”. Deploy TNI skala besar hanya rakyat dibunuh bukan TPN/OPM, artinya pembasmian ras Papua,"  kata Natalius dalam sebuah unggahan di akun instagramnya @NataliusPigai2 beberapa waktu lalu.

Baca Juga: Brigjen TNI Endro Satoto Jabat Kasdam V/Brawijaya

Untuk meminimalkan korban dari warga sipil karena operasi tersebut, Natalius pigai mendesak pemerintah agar mencabut status siaga tempur tersebut, seharusnya masalah ini kata dia dituntaskan lewat jalur dialog dan negosiasi.

"Rakyat Papua tidak takut istilah sampah itu. Buka dialog damai," tegas Pigai.

Adapun alasan Panglima TNI Laksamana Yudo Margono menaikkan status siaga tempur di Kabupaten Nduga menyusul serangan KKB yang menewaskan 1 prajurit, 4 orang luka tembak, serta lima orang dengan status belum terkonfirmasi.

"Dengan kondisi seperti ini, khususnya di daerah tertentu, ya kita ubah operasinya menjadi operasi siaga tempur," kata Laksamana Yudo saat konferensi pers di Lanud Yohanis Kapiyau, Timika, Selasa (18/4/2023).

Status operasi di Nduga, Papua ini sama dengan yang diterapkan di Natuna. Bedanya, Papua berstatus siaga tempur darat, sedangkan Natuna siaga tempur laut.

"Kita tingkatkan menjadi siaga tempur sehingga naluri tempurnya (prajurit) terbangun untuk itu," lanjut Laksamana Yudo. (DID)

Baca Juga: Timnas Amin Minta TNI-Polri Netral: Mereka Milik Rakyat Bukan Penguasa