CARITAU JAKARTA – Direktur Eksekutif Amnesty International Indonesia, Usman Hamid menyoroti debat perdana Calon Presiden terkait penegakkan Hak Asasi Manusia (HAM). Dia mempertanyakan bagaimana langkah kongkrit dari masing-masing Capres untuk menyelesaikan setiap pelanggaran HAM.

"Kita lihat semua kandidat Capres berjanji menegakkan HAM. Komitmen ini baik, namun bagaimana kebijakan kongkretnya ke depan? Jangan sampai rakyat kecewa lagi, terutama mereka yang menjadi korban pelanggaran HAM. Capres harus membuat kebijakan nyata," kata Usman Hamid dalam keterangan tertulis.

Baca Juga: Soal Pertemuan Prabowo-Paloh, Ini yang Dibahas

Diketahui, Ketiga Capres RI, yakni Anies Baswedan, Prabowo Subianto dan Ganjar Pranowo baru saja merampungkan debat pertama di Gedung KPU RI, Jakarta pada Selasa malam (12/12/2023). Debat tersebut membahas pemerintahan, hukum, HAM, pemberantasan korupsi, penguatan demokrasi, peningkatan layanan publik dan kerukunan warga.

Masing-masing Capres mengemukakan pandangannya terkait HAM, maupun komitmen untuk menyelesaikan pelanggaran berat HAM masa lalu. Seperti halnya mengakhiri penderitaan dan kekerasan yang berulang di Papua.

Usman berpandangan, pendekatan dialog yang disampaikan masing-masing Capres dalam menyelesaikan konflik belum ada pergerakannya.

“Solusi dialog perlu dalam mengakhiri tren kekerasan, konflik, dan pelanggaran HAM di Papua. Itu aspirasi orang asli Papua. Sayang belum terdengar kebijakan pengungsi internal, pembebasan sandera pilot Selandia Baru, penguatan MRP, dan pengadilan HAM di Papua. Itu mendesak," terang dia.

Usman menilai, masih ada pendekatan militeristik, retorika anti asing dan pendekatan ekonomi yang disampaikan Prabowo terkait Papua. Hal ini membuat kekerasan dan konflik di sana tidak pernah berhenti, serta didukung oleh kajian terbaru Lemhanas yang menunjukkan pertumbuhan ekonomi gagal meredam kekerasan dan konflik.

“Para kandidat menyebut kekerasan, intimidasi aparat dan kasus-kasus pelanggaran HAM yang tak jelas. Tapi belum terdengar kebijakan yang kuat untuk akhiri siklus impunitas dan akuntabilitas aparat seperti melalui revisi UU Peradilan Militer. Dan penguatan Komnas HAM juga luput," terangnya.

Usman juga menerangkan, Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) selama ini jarang didukung oleh pemerintah dan DPR. Alhasil, penyelidikan mereka berujung tanpa penyelesaian yang benar dan adil. Kasus-kasus yang disebut seperti Kanjuruhan, KM50, hingga kematian Harun Al-Rasyid adalah contoh lemahnya Komnas HAM dan dukungan negara.

“Pelanggaran HAM akibat pembangunan pro-investasi dengan mengorbankan warga sipil, seperti terjadi di Rempang, Nagari Air Bangis, Rembang, Wadas, Halmahera hingga Flores juga luput. Padahal mereka dapat memaparkan bagaimana upaya memajukan kesejahteraan sosial melalui pembangunan tanpa mengorbankan hak asasi warga," imbuh Usman.

Bahkan, tidak ada dukungannya dari pemerintah membuat pelanggaran HAM berat di masa lalu tidak betul-betul dituntaskan.

“Penyelesaian 12 kasus pelanggaran HAM berat masa lalu masih perlu kebijakan yang bukan hanya Presiden tapi juga DPR. Inilah PR besar yang hingga kini belum ditangani baik oleh pemerintahan saat ini dan menjadi tugas besar ke depan," ungkapnya.

Dia mempertanyakan Anies untuk mewujudkan janji mengatasi konflik di Papua dengan dialog dan menghapus kriminalisasi atas kritik? Atau bagaimana Ganjar akan mengatasi kasus-kasus pelanggaran HAM berat masa lalu? Juga tidak kalah penting bagaimana Prabowo akan menempatkan HAM sebagai salah satu prioritas pemerintahannya?

“Kandidat harus menindaklanjuti janji-janji dan komitmen mereka berupa preferensi kebijakan yang kuat untuk memperbaiki situasi dan penegakan HAM di Indonesia,” tutupnya. (RMA/FAR)

Baca Juga: Anies: Kemajuan Teknologi Telekomunikasi dan IT Sangat Pesat, Indonesia Tak Boleh Ketinggalan