CARITAU JAKARTA - Ketua DPRD Provinsi DKI Jakarta Prasetyo Edi Marsudi menanggapi terkait usulan memajukan pemilihan kepala daerah (Pilkada) serentak 2024. Diketahui pemajuan Pilkada diusulkan pada September 2024, dari jadwal yang diterapkan pada November 2024.

Prasetyo mengaku, dirinya mendukung jika usulan itu dilandasi sinkronisasi kebijakan dalam pembangunan.

Baca Juga: Dinilai Bermasalah, Bawaslu Persilahkan Publik Desak KPU Audit Sirekap

"Pertimbangannya kan karena agar ada sinkronisasi kebijakan pemerintah pusat dan daerah, saya setuju. Masalahnya saya merasakan di Jakarta bagaimana kebijakan pembangunan karena ada perbedaan masa pelantikan Presiden dan Kepala Daerah," kata Prasetyo di Jakarta, Selasa (3/10/2023).

Politisi PDIP itu menyampaikan, dengan tenggat waktu jabatan definitif Presiden dan kepala daerah yang bersamaan, maka akan menggembalikan lagi fungsi utama kepada daerah sebagai perpanjangan tangan pemerintah pusat. Termasuk optimalisasi fungsi pengawasan dari legislatif.

“Karena selama sembilan tahun saya merasakan bagaimana kebijakan ketika pergantian Gubernur Jakarta, bagaimana kesulitan dan tantangan yang dihadapi. Tapi semua kembali ke penyelenggara pemilu itu kan KPU, semua bergantung kepada KPU, kalau KPU mampu silakan (dipercepat),” ungkap Prasetyo.

Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian sebelumnya menyampaikan usulan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) pilkada ke Komisi II DPR RI untuk mengubah jadwal pilkada serentak. Tito mengusulkan pilkada serentak dilakukan pada September 2024, dua bulan lebih cepat dari yang ditentukan.

Hal tersebut disampaikan Tito dalam rapat kerja (Raker) Komisi II DPR RI bersama KPU hingga Bawaslu, Rabu (20/9) malam. Tito menyebut salah satu pertimbangan pemungutan suara Pilkada 2024 dimajukan agar ada sinkronisasi kebijakan pemerintah pusat dan daerah. (DID)

Baca Juga: Pergeseran Pasukan Pengamanan Pemungutan suara di Denpasar