CARITAU JAKARTA - Partai Nasional Demokrat (Nasdem) menyoroti soal isu wacana penghapusan jabatan gubernur yang disampaikan Ketua Umum (Ketum) Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Muhaimin Iskandar atau akrab disapa Cak Imin yang ramai menjadi perbincangan publik. 

Ketua Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Nasdem Willy Aditya mengatakan, pihaknya tidak ingin sepakat begitu saja dalam merespon wacana tersebut. Lantaran, menurutnya, sebuah wacana harus melalui proses kajian diskursus yang sangat matang dalam rangka membedah mengenai alasan menghapus jabatan Gubernur. 

Baca Juga: NasDem: Koalisi Perubahan Siap Gulirkan Hak Angket Bersama PDIP

"Kita tidak bisa (sepakat begity saja) sebagai sebuah diskurs apa kemudian alasanya. Kalau kami di nasdem semua basisnya itu scincific," kata Willy kepada wartawan, usai menyambut kedatangan PKS di Nasdem Tower pada, Jumat (3/2/2023). 

Willy menegaskan, bahwa keputusan mengenai kebijakan dalam menyelenggarakan negara ini tidak seinstan begitu saja. Oleh karena itu, bagi Willy, alangkah baiknya wacana yang dilontarkan Cak Imin tersebut dikaji kembali melalui proses dialog dan penelitian yang komprehensif. 

Selain itu, Willy menambahkan, jika wacana itu memang baik untuk dimanifestasikan setelah melalui proses penelitian dan pengkajian maka nantinya bisa dapat disepakati melalui aturan perundang-undangan. Namun jika dalam proses penelitian itu tidak, maka jangan memaksakan kehendak. 

"Kebijakan untuk menyelenggarakan negara ini bukan masak siang mentah malam, Bukan. Tapi kita lakukan sebuah dialog, kita lakukan sebuah peneilitian, kemudian itu kita sepakati dengan membuat peraturan perundang-undanganya di gedung dewan," tegas Willy.

"Ini semua kan bicara tentang sistem mengenai hukum ketatanegaraan. selama ini memang diundang-undang tugas gubernur itu ada dua. Dia itu representasi pemerintah pusat sekaligus kepala daerah. Tapi bagaimana dia menjadi represesntasi dari pemerintah pusat? Itu dalam kuasa anggaran saja," sambung Willy. 

Menurut Willy, wacana yang diusulkan oleh Cak Imin soal menghapus jabatan gubernur adalah masalah yang membicarakan soal prinsip aturan keteganegaraan. Willy mengungkapkan, ketika berbicara soal sistem hukum ketatanegaraan, maka harus melalui dialog yang cukup panjang dan diuji secara matang. 

Tak hanya itu, Willy juga turut menyinggung soal wacana lain mengenai pemilu tertutup, pilkada langsung ataupun tidak. Menurut Willy, semua wacarna itu harus diuji terlebih dahulu melalui mekanisme pengkajian dialog yang matang agar dapat membuka ruang-ruang politik serta juga mencegah kesemrawutan. 

"Berkaitan dengan masalah tertutup, terbuka, masalah gubernur, masalah pilkada langsung atau tidak bukan satu hal yang sifatnya hanya usulan, tapi ini harus diuji secara matang. Kita harus membuka ruang-ruang politik gagasan ini," terang Willy. 

Kendati demikian, Willy mengaku menghargai wacana yang telah diusulkan Cak Imin. Namun, disatu sisi, menurut Willy meminta kepada Cak Imin ataupun tokoh politik lain untuk utamakan berdiskusi terlebih dahulu sebelum melontarkan sesuatu wacana ke publik. Hal itu, menurutnya, guna mencegah kekisruhan dalam ruang politik bernegara. 

"Saya Nasdem mengajak temen-temen semua untuk berdiskusi boleh saja, beropini boleh boleh saja, berwacana boleh," kata Willy. 

"Sehingga prosesnya smoth, tidak ujuk ujuk, tidak kemudian berdasarkan spekulasi, tidak berdasarkan subjektivitas tidak, ini bernegara ini kan bukan hanya satu dua kelompok semata-mata. Tidak konspirasi kelompok satu dan dua tidak. Tapi inikan kebutuhan apa yang menjadi proyeksi kita masa depan dan lalu bagaimana kita dimasa lalu," tandas Willy. (GIB)

Baca Juga: Anies-Cak Imin Bertemu Bahas 'Kick Off' Tim Pemenangan Pemilu 2024