CARITAU MAKASSAR – Wali Kota Makassar, Moh Ramdhan 'Danny' Pomanto menanggapi dengan santai para pendemo yang menolak penunjukan Pejabat (Pj) RT/RW. 

"Tidak masalah, silakan, mereka kan melakukan penuntutan pemilu raya. Kalau mau demo silahkan, demo yang baik-baik. Kalau demonya tidak damai, bisa-bisa tidak damai juga itu," tegasnya.

Baca Juga: Aktivis gelar Demonstrasi Desak DPRD dan Pemkot Makassar Tutup Permanen Hanggar

Wali Kota Makassar dua periode itu mengklaim, Ada 6.000-an RT/RW yang setuju terkati penunjukan Pj RT/RW.

"Masa kita mau ikut yang puluhan ji," kata dia.

Terkait dengan banyaknya anggapan yang menilai bahwa Perwali Pj yang dikeluarkan Pemkot Makassar tidak sesuai dengan Perda, Danny menegaskan itu tidak benar.

"Siapa bilang, itu menurut dia (pendemo). Emangnya kita ini pemerintah suka melanggar-melanggar perwali sendiri. Kita yang bikin, mana yang lebih tahu dia atau saya. Kita yang bikin, bagaimana caranya, masa kita yang bikin untuk dilanggar, tidak mungkinlah," ujarnya. 

Ia juga meminta agar demo RT/RW itu tak di bawa ke ranah politik. Ia dengan santai mempersilakan para pendemo mengeluarkan aspirasnya asal tidak berlebihan. 

"Jangan RT/RW ke politik, itu sudah politik sekali. Kalau mau demo silahkan, demo yang baik-baik. Kalau demonya tidak damai bisa-bisa tidak damai juga itu," tandasnya. 

Sebelumnya, Ribuan RT/RW menggelar aksi unjuk rasa Kantor Balaikota dan DPRD Makassar, Senin (21/3/2022). Aksi tersebut merupakan buntut penunjukan PJ RT/RW.

Koordinator Lapangan (Korlap) aksi, Jufri Bangunis mengatakan, dengan ditunjuknya Pj Ketua RT/RW mengakibatkan kegaduhan di masyarakat yang menyebabkan saling bermusuhan, perselisihan, dan putusnya silatuhrahmi antar tetangga. 

"Kebijakan Wali Kota Makassar pada penetapan Pj RT/RW berdasarkan SK Wali Kota Makassar Nomor 1260/149.1.2/Tahun 2022 tentang penetapan Pejabat ketua Rukun Tetangga dan ketua Rukun Warga maka telah menimbulkan kamtibmas yang tidak kondusif di tengah lingkungan masyarakat," jelasnya. 

Bahkan massa aksi menuntut Wali Kota Makassar, Moh Ramdhan Pomanto untuk segera melakukan Pemilihan Umum (Pemilu) Raya Ketua RT/RW.  Terlebih dengan insentif RT/RW pada bulan Maret yant belum terbayarkan. 

Mereka hanya digaji selama dua bulan yakni Januari-Februari. Sementara di bulan Maret belum terbayarkan. Padahal mereka masih dipekerjakan selama dua minggu. (KEK)