CARITAU JAKARTA - Ketua Umum Partai Demokrat, Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) menyindir pemerintahan Jokowi-Maruf Amin yang dinilai terlalu tergesa-gesa dalam menerapkan suatu program kebijakan yang berkaitan dengan kehidupan masyarakat Indonesia.

AHY juga menyebut, bahwa tata pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi) selama ini tidak berjalan dengan baik. Bahkan, banyak program pemerintah yang diputuskan tidak cermat atau tidak perhitungkan.

Baca Juga: Demokrat Sebut Anies Berkhianat Menerima Cak Imin Jadi Cawapres

"Banyak program pemerintah yang dilakukan grasak-grusuk, terburu-buru, dan juga kurang perhitungan," kata AHY dalam pidato politiknya di depan ribuan kader, yang digelar di Tenis Indor Senayan, Jakarta, Senin (14/3/2023). 

"Contohnya alokasi anggaran trilunan rupiah untuk membangun kawasan pangan berskala luas (food state), apa kabar food estate," sambungnya. 

Dalam keteranganya, AHY menyebut, bahwa aturan mengenai food estate tersebut banyak menuai kritik dar publik lantaran merupakan program yang hanya menonjolkan eksistensi semata dan tidak diperhitungkan secara cermat.

Hal itu lantaran, menurut AHY, program tersebut tidak menumbuhman dampak positif terhadap ekonomi masyarakat melainkan malah merebut hak kedulatan rakyat atas tanah dan juga dinilai malah mengabaikan faktor ekonomi dan sosial masyarakat. 

Disisi lain, AHY mengungkapkan, kebijakan food estate itu seharusnya berorientasi pada pemberdayaan masyarakat serta tidak mengindahkan kelalaian terhadap aspek lingkungan, keberlanjutan serta tradisi masyarakat setempat. 

"Ini mengacu pada mazhab sustainable growth with equality. Pertumbuhan ekonomi yang berkeadilan dan berkelanjutan yang tetap menjaga keseimbangan alam," imbuh AHY. 

Dirinya menuturkan, disisi lain, dengan munculnya kebijakan program pemerintah yang juga tidak berpihak kepada rakyat, sehingga mencerminkan bahwa pemerintahan saat ini telah melahirkan aturan hukum yang keluar dari norma hukum.  

"Jadi kurang baiknya tata kelola pemerintah juga tercermin dari lahirnya aturan perundangan-undangan yang keluar dari norma hukum," tutur AHY. 

Berdasarkan hal itu, dirinya menambahkan, untuk mewujudkan tata kelola pemerintah yang baik, maka tentunya arah kebijakan dari pemerintahan Jokowi seharusnya tidak terlepas dari prinsip-prinsip transparansi, partisipasi, dan akuntabilitas yang merupakan bagian dari representasi sistem demokrasi. 

"Jangan diabaikan, jika kita fokus melakukan itu dengan baik, maka berbagai persoalan ekonomi dan kesejahteraan rakyat dapat ditemukan soal solusinya," tandas AHY. (GIB/DID)

Baca Juga: Mesin Partai Demokrat Tak Maksimal Dukung Anies Jika AHY Gagal Jadi Cawapres