CARITAU JENEWA - Menindaklanjuti polemik UNWRA, Sekretaris Jenderal PBB Antonio Guterres menunjuk kelompok panel independen. Hal tersebut bertujuan untuk menentukan apakah badan PBB untuk pengungsi Palestina (UNRWA) bertindak netral dalam operasinya.

Guterres menyampaikan hal itu pada Senin (5/2/2024) sebagai tanggapan atas tuduhan adanya pelanggaran serius yang diungkapkan Israel terhadap UNRWA.

Baca Juga: PM Netanyahu: Israel Siap Hadapi Serangan Iran

Adapun kelompok peninjau eksternal itu akan dipimpin oleh mantan Menteri Luar Negeri Prancis Catherine Colonna, kata Guterres dalam sebuah pernyataan.

Dalam melakukan penyelidikan, Colonna akan bekerja dengan tiga firma riset yaitu Raoul Wallenberg Institute di Swedia, Chr. Michelsen Institute di Norwegia, dan Danish Institute for Human Rights di Denmark.

Kelompok peninjau yang dibentuk Guterres akan ditugaskan untuk mengidentifikasi mekanisme dan prosedur yang telah ditetapkan UNRWA untuk memastikan netralitas dan untuk menanggapi tuduhan atau informasi yang menunjukkan bahwa prinsip tersebut mungkin telah dilanggar.

Kelompok itu juga berupaya untuk menentukan bagaimana mekanisme dan prosedur tersebut telah atau belum diterapkan dalam praktiknya dan akan membuat rekomendasi untuk perbaikan dan penguatan, jika perlu, terhadap mekanisme dan prosedur yang ada saat ini.

Dilansir dari laporan Antara, kelompok panel tersebut akan bersidang pada 14 Februari, dan diperkirakan akan menyerahkan laporan sementara kepada Guterres pada akhir Maret, kemudian laporan publik final akan menyusul pada bulan berikutnya.

Panel peninjau akan melakukan tugasnya secara paralel dengan penyelidikan yang sedang berlangsung oleh Kantor Layanan Pengawasan Internal PBB.

Guterres mengatakan kerja sama Israel dalam penyelidikan internal tersebut "akan sangat penting bagi keberhasilan penyelidikan."

Pengawasan ini dilakukan sebagai tanggapan atas permintaan yang dibuat oleh Komisaris Jenderal UNRWA Phillipe Lazzarini.

Sedikitnya 18 negara, termasuk Amerika Serikat, Prancis, Inggris, dan Jepang menangguhkan pendanaan untuk badan tersebut, berdasarkan tuduhan Israel bahwa beberapa dari sekitar 13.000 staf UNRWA terlibat dalam serangan lintas batas yang dilancarkan kelompok Hamas Palestina di Gaza pada 7 Oktober 2023.

"Tuduhan ini muncul ketika UNRWA, organisasi terbesar PBB di kawasan tersebut, bekerja dalam kondisi yang sangat menantang untuk memberikan bantuan bagi dua juta penduduk di Jalur Gaza yang bergantung pada bantuan untuk kelangsungan hidup mereka di tengah salah satu krisis kemanusiaan paling besar dan paling rumit di dunia," kata Guterres.

UNRWA telah meluncurkan penyelidikan atas tuduhan tersebut dan Guterres telah terlibat dalam serangkaian aktivitas diplomatik agar para donor dapat melanjutkan pendanaannya.

UNRWA memperingatkan operasi mereka di Gaza bisa terhenti jika dukungan pendanaan tidak berlanjut. (IRN)

Baca Juga: Bantah Tudinggan Israel, Hamas Terbitkan Laporan Soal Motif Serangan 7 Oktober