CARITAU JAKARTA – Ketua Umum Liga Mahasiswa Nasional Demokrasi Dewan Nasional (LMND-DN) Muhammad Arira Fitra menyebut Pancasila sebagai panduan hidup dan sandaran untuk membangun aspek kehidupan dalam berbangsa dan bernegara. 

Namun menurut Fitra, menjadi ironi karena disatu sisi ia melihat justru pemerintah lah yang belum menjalankan amanat Pancasila.  

Baca Juga: Selamat Hari Lahir Pancasila

“Bagi kami berdasarkan realitas kenyataan dari perjalanan pemerintahan pada saat ini, jika ditanyakan apakah pemerintah sudah menjalankan amanat Pancasila? Fakta-fakta dilapangan menunjukan tentu saja bagi kami masih sangat belum,” ujar Fitra kepada caritau.com, Jumat (3/6/2022).

Pria yang akrab disapa Birek ini kemudian merinci beberapa poin yang menunjukkan pemerintah masih menjalankan amanat Pancasila. Pertama, kata dia, dalam poin ke dua Pancasila mengenai kemanusiaan yang adil dan beradab, Pemerintah secara jelas sering bertindak tidak beradab. 

“Di mana kemanusiaan pemerintah pada saat ini, di mana beradabnya pemerintah pada saat ini ketika hak demokrasi rakyat selalu dipersempit,” tegas Fitra. 

Omnibus Law atau UU Cipta Kerja menurut Fitra juga salah satu bentuk kebijakan yang tidak menggambarkan adanya semangat Pancasila. Alasannya karena, menurut dia, dalam Omnibus Law ekonomi rakyat malah semakin jatuh, ekonomi negara semakin merosot, dan kehidupan rakyat semakin menderita serta semakin melarat. 

Terakhir, pria yang juga menjabat sebagai Ketua Bidang Kepemudaan Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Buruh itu menyoroti sila kelima Pancasila yaitu Keadilan Sosial Bagi Seluruh Rakyat Indonesia. Menurut Fitra, perwujudan sila kelima ini masih sangat jauh jika ditampakkan realitasnya.

“Begitu banyaknya konflik yang terjadi di masyarakat baik itu perampasan tanah petani di pedesaan, perampasan ruang hidup bagi kaum miskin perkotaan, lalu kemudian aktifitas politik upah murah dan sistem hubungan kerja yang tidak baik dialami oleh buruh pada saat ini lalu biaya pendidikan mahal, akses kesehatan bagi kaum miskin yang tidak layak,  sulitnya bagi kaum muda untuk mengakses tempat tinggal yang layak, tentu saja melihat semua persoalan itu sangat jauh dari semangat keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia yang dijalani pemerintah pada saat ini,” tandasnya. 

Karena itu, Fitra meminta pemerintah berhenti mengaku sebagai pihak yang paling pancasilais karena pada faktanya negara tidak mencerminkan nilai-nilai semangat Pancasila untuk mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. 

“Kami berpesan sebagai kaum muda, berhentilah menjadikan Pancasila sebagai jargon, sebagai tameng, sebagai pemanis, sebagai alat yang dapat dipolitisir untuk dapat mengilusi membohongi masyarakat Indonesia,” tuntas Fitra. (GIBS) 

Baca Juga: Upacara Peringatan Hari Lahir Pancasila di Bandung